(Pasar Tarisi Berdiri 1935)
Berawal dari jongko-jongko (kios.red) beratap rumbia yang dibangun sekitar tahun 1935, keberadaan Pasar Tarisi hingga kini masih menjadi pusat perdagangan yang ramai di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, atau tepatnya berada di dusun Mekarsari, Desa Maruyungsari, Kec. Padaherang, Kab. Ciamis.
Meski telah berumur 77 tahun, dan menjadi sentra perdagangan dan perekonomian, Pasar Tarisi masih termasuk pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah desa. Sebanyak 190 kios/lapak yang ada, ternyata mampu melayani masyarakat Kec. Padaherang, Kec. Mangunjaya dan Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap.
Alkisah menurut Bahrudin (64), mantan sekretaris desa Maruyungsari, sebelum adanya pemekaran desa pada tahun 1980, Pasar Tarisi merupakan wilayah Desa Paledah. “Jadi nama pasar tarisi diambil dari nama dusun tarisi saat itu,”ungkapnya kepada HR pekan lalu.
Penduduk dusun Tarisi saat itu, lanjut Bahrudin, merupakan warga pendatang dari Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Mereka membuka hutan dan menetap sekitar tahun 1931.
“Kemudian sekitar tahun 1935-1936 pemuka adat setempat yaitu Mbah Natapraja dan Mbah Ali Rahman mengajak warga lainnya untuk mendirikan pasar. Tujuannya yaitu untuk memasarkan hasil pertanian warga desa Paledah,” jelasnya.
Seperti kisah pasar desa lainnya, Pasar Tarisi masih beraktivitas pada hari tertentu yaitu hari Rabu dan Sabtu. Namun meski begitu, keberadaanya mampu menopang kebutuhan masyarakat di tiga kecamatan yang berada di perbatasan provinsi Jabar-Jateng.
Kepala Desa Maruyungsari, Turino, membenarkan bahwa Pasar Tarisi merupakan ajang aktivitas perdagangan dan perekonomian di wilayah perbatasan Jabar-Jateng. “Para pedagang dan pembeli memang dari Padaherang, Mangunjaya dan Kedungreja Jateng. Mereka bertransaksi di Pasar Tarisi. Meski akses dari Kedungreja ke Tarisi masih menggunakan rakit penyebrangan tak menyurutkan warga untuk berdagang dan berbelanja,” paparnya saat ditemui HR di ruang kerjanya pekan lalu.
Turino dan warga sekitar menginginkan adanya penataan Pasar Tarisi dan terbuka akses yang lebih baik bagi kedua wilayah di perbatasan Jabar-Jateng. “Keinginan pasti ada, tapi apa daya kemampuan anggaran desa tidak mencukupi untuk mewujudkannya,” keluhnya.
Apabila dilakukan penataan pasar, kata Turino, lahan Pasar Tarisi memiliki luas sekitar 1 hektar, dan merupakan tanah milik desa. “Jadi untuk luasan sangat mungkin dikembangkan,” tandasnya.
Keinginan adanya rehab dan penataan Pasar Tarisi dikatakan oleh sejumlah pedagang, seperti Baniah (49), pedagang jamu tradisional Kunir Asem, menurutnya rehab dan penataan pasar sudah dinantikannya bertahun-tahun lamanya. “Agar lapak jamu bisa disinggahi lebih enak gitu,”ucapnya.
Klendet (52) Pedagang Panganan Tradisional khas Pasar Tarisi (Gethuk Lindri dan Cethil), berharap sama kepada pemerintah agar melakukan rehab dan penataan pasar tarisi secepatnya. Bahkan Kirno (53) dan sejumlah rekannya sesama pedagang ternak, jika kelak pemerintah mengabulkan penataan dan rehab pasar Tarisi, mereka meminta dibuatkan lapak khusus bagi para pedagang ternak.
“Pasar ini akan semakin lengkap bila ada lapak khusus untuk jualan ternak, sebab masyarakat sekitar sini banyak petani yang berternak. Jadi tidak usah gelar dagangan dipinggir jalan seperti sekarang ini,”harapnya.
Sementara itu, menurut keterangan Sekretaris desa Maruyungsari, Somadin, dari 190 kios/lapak yang ada diisi berbagai macam pedagang, mulai dari Sembako, kelontongan, warung kopi, pakaian, toko emas, sayuran, buah-buahan, alat-alat pertanian, makanan ringan/olahan, bengkel, spare part hingga pasar hewan.
“Disini komplit aktivitas perdagangannya, makanya masyarakat dari ketiga wilayah bisa memenuhi kebutuhannya disini,”ucap Somadin.
Selain penataan pasar, menurut tokoh masyarakat setempat, Supardi (45), Pasar Tarisi membutuhkan Koperasi Pasar (KOPAS). Sebab, selama ini hampir 80% pedagang ternyata bergantung kepada rentenir yang berkedok KOSIPA (koperasi simpan pinjam).
“Disini sering disebut sebagai ‘Bank Harian’, karena penagihannya setiap hari pasar. Kenapa banyak yang terjerat, karena mereka memberikan kemudahan pinjaman ke pedagang. Akan tetapi tanpa disadari bunga pinjaman mencekik pedagang. Untuk itulah makanya harus ada kopas,” tegasnya.
Oting (52) pedagang alat-alat pertanian, sangat berharap adanya suatu lembaga atau koperasi pasar yang nantinya mampu mempermudah untuk mengakses permodalan bagi usahanya. Selama ini, ia mengaku tak pernah ada bantuan permodalan dari pemerintah melalui lembaga atau koperasi bagi para pedagang.
Lain halnya dengan anggota BPD Desa Maruyungsari, Darjan, yang menyoroti perlunya pembangunan jembatan yang menghubungkan desanya dengan Kedungreja Kab. Cilacap Jateng. “Kalau jembatan itu terwujud maka akan mempermudah akses ke Pasar Blundeng yang berada di Kedungreja. Akan lebih ramai lagi aktivitas perdagangan, akan tetapi itu harus ada kepedulian dari pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Ketua Paguyuban Ojeg Pasar Tarisi, Maropul (49), berharap pemerintah provinsi dan pusat bisa merealisasikan pembangunan jembatan penghubung kedua wilayah tersebut. “Tujuannya tak lain untuk mempermudah transportasi, sebab pedagang dan pembeli ada yang dari desa Tambakreja, kec. Kedungreja Jateng,” ucapnya.
Kuatnya permintaan untuk pembangunan jembatan tersebut, ternyata bukan tanpa dasar. Menurut keterangan Kasno (48) pengelola penyebarangan perahu rakit di Pasar Tarisi, menyebutkan, bukan hari pasar sebanyak 300-400 kendaraan sepeda motor lalu-lalang setiap harinya.
“Terlebih lagi jika hari pasar bisa mencapai seribu motor yang lalu-lalang menyebrang. Jika satu motor dua orang saja, berarti ada dua ribu orang yang menyebrang,” jelasnya.
Saat ditanya berapa ongkos sekali menyebrang, menurut Kasno, ia biasanya men-tarif Rp. 2000 per-kendaraan. Apabila kelak ada jembatan, lanjut Kasno, dirinya tak akan merasa kehilangan pendapatan itu. “Yang penting masyarakat bisa dengan mudah mengakses pasar Tarisi. Usaha yang lain juga bisa, misalnya jasa penitipan kendaraan,” ujarnya. (Warino/SBH)
