Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Pemkab Ciamis diminta konsisten melanjutkan seluruh program pembangunan di wilayah Kabupaten Pangandaran, meski daerah itu sudah ditetapkan sebagai daerah otonom baru (DOB). Pasalnya, selama 3 tahun setelah ditetapkan sebagai wilayah DOB, anggaran pembangunan untuk wilayah selatan itu masih dipegang oleh Pemkab Ciamis. Begitu pula hasil PAD dari wilayah Kabupaten Pangandaran masih diserap Pemkab Ciamis.
Tokoh Pemuda Kecamatan Cigugur yang juga penggagas Aliansi Rakyat Desa Tertinggal (Ardat) Kecamatan Cigugur, Andang Nusa Putra, mengatakan khawatir Pemkab Ciamis tidak konsisten menjalankan program yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis, di saat Kabupaten Pangandaran sudah dinyatakan resmi berpisah.
“Kenapa kami khawatir? Karena di saat Pangandaran belum berpisah, bandul anggaran pembangunan cenderung berpihak ke wilayah Ciamis Utara. Apalagi sekarang Pangandaran sudah resmi dinyatakan berpisah dari Ciamis,” ujarnya, kepada HR, Senin (20/11).
Menurut Andang, kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Pangandaran sangat memprihatinkan, terutama persoalan jalan rusak hampir di temui di seluruh kecamatan. Karenanya, butuh penanganan serius dari pemerintah untuk meminimalisir jumlah kerusakan jalan.
” Munculnya keinginan berpisah dari Ciamis berawal dari persoalan infrastruktur, terutama soal jalan semakin tahun terus meningkat jumlah kerusakannya,” katanya.
Penetapan Pangandaran sebagai DOB, lanjut Andang, sebetulnya sebagai momentum untuk membenahi sarana infrastrukur yang rusak, karena masyarakat wilayah Pangandaran punya pemerintahan sendiri.
“Tapi, aturan DOB saat ini berbeda dari tahun sebelumnya, dimana selama 3 tahun dari saat penetapan, segala urusan anggaran masih dipegang oleh kabupaten induk,” imbuhnya.
Alasan kekhawatiran tersebut, kata Andang, lebih kepada faktor kepentingan kewilayahan. Misalkan, berdasarkan RPJMD Kabupaten Ciamis dan skala prioritas. Seharusnya anggaran pembangunan untuk wilayah Pangandaran direncanakan sekian milyar, tetapi setelah Pangandaran dinyatakan resmi berpisah, anggaran tersebut ternyata dikurangi dan dipindahkan ke wilayah kecamatan yang tidak masuk wilayah pemekaran Pangandaran.
“Faktor psikologis pejabat dan elit Ciamis, tidak menutup kemungkinan akan mementingkan wilayah yang tidak berpisah, karena sudah jelas wilayah Pangandaran resmi berpisah,” ujarnya.
Karena itu, tegas Andang, pihaknya akan terus mengawal dan mengawasi penetepan alokasi APBD Ciamis yang dilakukan Pemkab dan DPRD Ciamis, selama 3 tahun ke depan.
“Karena kita ingin politik anggaran berjalan proporsional yang memperhatikan pemerataan pembangunan di tiap wilayah. Apalagi wilayah Pangandaran sangat membutuhkan percepatan pembangunan menyusul banyaknya tingkat kerusakan jalan yang kian memperihatinkan,” terangnya.
Menurut Andang, melihat kondisi di Kecamatan Cigugur saja. Meski Pemkab Ciamis akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 6,7 milyar untuk perbaikan jalan di daerah tersebut, pada tahun anggaran 2013, tetapi anggaran sebesar itu belum bisa menuntaskan seluruh kerusakan jalan di kecamatan tersebut.
“Kita juga paham soal keterbatasan anggaran. Dan kita pun tidak egois harus seluruhnya diperbaiki. Tetapi, kita ingin skala prioritas dan pemerataan pembangunan diterapkan. Hal itu agar bisa meminimalisir tingkat kerusakan jalan di 36 kecamatan di Kabupaten Ciamis,” ungkapnya.
Senada dengan Andang, Tokoh Masyarakat Kecamatan Sidamulih, Hendrik, mengatakan, Pemkab Ciamis justru harus memberikan prioritas khusus untuk mambantu menuntaskan program pembangunan di wilayah Kabupaten Pangandaran, selama 3 tahun ke depan.
âHal itu sebenarnya tanggung jawab kabupaten induk di saat persiapan pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Tidak hanya membantu soal persiapan pemerintahannya saja, tetapi juga harus membantu dalam penuntasan program pembangunan infrastrukturnya, ” ujarnya, kepada HR, Senin (20/11).
Ketua Presidum Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, B.Sc, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi adanya element masyarakat Pangandaran yang ikut mengawal terhadap keberlangsungan persiapan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pangandaran.
“Hanya, pengawalan itu cukup sebatas antisipasi, jangan sampai berlanjut kepada kekhawatiran yang begitu besar, sehingga mengarah kepada curiga. Berpikir positif saja, sembari kita mengawal, dan bersama-sama dengan Pemkab Ciamis mempersiapkan pembangunan dan pemerintahan di Pangandaran,” ujarnya, kepada HR, Selasa (21/11).
Menurut Supratman, perlu juga kader Parpol di wilayah Kabupaten Pangandaran, melakukan lobi politik anggaran ke masing-masing perwakilan Parpol-nya yang duduk di DPR RI.
“Selain Pemkab menurunkan anggaran untuk pembangunan di Pangandaran, kita juga perlu melakukan pendekatan lobi ke DPR agar bisa menurunkan anggaran khusus untuk percepatan pembangunan selama masa persiapan 3 tahun ke depan. Karena kalau mengandalkan anggaran dari Ciamis, tentunya sangat terbatas,” terangnya.
Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni, mengatakan, pihaknya tetap akan mendukung penuntasan pembangunan di wilayah Kabupaten Pangandaran, meski wilayah itu sudah resmi berpisah.
” Selama 3 tahun ke depan, pembangunan di wilayah Pangandaran masih tanggung jawab Pemkab Ciamis. Jadi, kita tidak akan membedakan dalam mengambil kebijakan anggaran,” ujarnya, kepada HR, Senin (20/11).
Menurut Asep, pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat Pangandaran tersebut, namun dalam mengekspresikan kekhawatiran itu baiknya tidak berlebihan. ” Tapi, kita terbuka menerima aspirasi dari masyarakat Pangandaran. Kita sebagai wakil rakyat tetap akan mendengar dan memperhatikan masukan dari masyarakat,” imbuhnya.
Asep juga mengungkapkan, berdasarkan agenda RPJMD Kabupaten Ciamis, bahwa agenda pada tahun 2013, yakni memfokuskan pada penuntasan program pembangunan infrastruktur, termasuk salah satunya infrastruktur jalan.
Kepala Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis, Drs. H. Kusdiana, MM, mengatakan, untuk tahun anggaran 2013, porsi anggaran untuk wilayah Kabupaten Pangandaran persentasinya cukup besar, seperti program pembangunan infrastruktur jalan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pangandaran.
“Termasuk program infrastruktur yang bersumber dari DAK juga banyak teralokasikan ke wilayah Kabupaten Pangandaran. Program DAK ini meliputi untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” katanya, kepada HR, Selasa (21/11).
Kusdiana juga mengatakan masyarakat Pangandaran tidak perlu khawatir, karena dalam setiap pembahasan anggaran, Pemkab membahasnya dengan DPRD.
“Di Badan Anggaran DPRD juga banyak Anggota Dewan dari wilayah Kabupaten Pangandaran. Di sana saja pasti akan terkontrol. Lagi pula, Pemkab Ciamis selalu mendukung terhadap pembentukan Kabupaten Pangandaran, pastinya untuk anggarannya pun pasti akan didukung pula,” pungkasnya. (DK/Bgj)
