Elit Politik di Pangandaran Diminta Menahan Diri

Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Elit politik di Kabupaten Pangandaran diminta untuk menahan diri dan tidak terlalu bermanuver dengan melakukan intervensi terhadap pembentukan struktur pemerintahan dan pengisian pejabat di kabupaten baru tersebut. Hal itu justru akan memancing konflik kepentingan di antara elit politik di Pangandaran.

Hal itu diungkapkan Tokoh Masyarakat Cijulang yang juga Anggota Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Abdul Goffar, kepada HR, di Cijulang, Senin (3/12). Menurut H. Opang—sapaan akrab H. Abdul Goffar—, urusan pembentukan struktur pemerintahan dan pengisian pejabat di pemerintahan Kabupaten Pangandaran, sudah bukan ranah dan kapasitas elit politik. Karena yang mengurus hal itu, merupakan kewenangan Mendagri dan Gubernur Jabar.

“Yang saya dengar bahwa beberapa elit ikut mengintervensi dalam pengisian pejabat di Kabupaten Pangandaran. Lucunya, si elit A, misalnya, menolak pejabat A ditempatkan di Pemkab Pangandaran. Sementara si elit B memaksa agar si pejabat A itu masuk. Di sini terjadi gesekan kepentingan. Padahal urusan itu bukan ranah dan kewenangan mereka,” ujarnya.

H. Opang juga menegaskan, mestinya sesama elit politik harus menghindari konflik kepentingan, agar masa persiapan pemerintahan selama 3 tahun di Pangandaran, bisa berjalan lancar.

“Saya juga sama orang yang ikut berjuang dalam pembentukan Kabupaten Pangandaran. Begitu juga seluruh element masyarakat Pangandaran. Jadi, jangan sampai ada orang yang merasa paling berjasa. Karena Pangandaran bisa mekar atas perjuangan seluruh masyarakat di 10 kecamatan, bukan oleh satu orang, dua orang atau sekelompok,” tegasnya.

H. Opang mengungkapkan, selain akan menimbulkan konflik kepentingan, adanya intervensi dalam pengisian pejabat di Kabupaten Pangandaran juga akan mempengaruhi kualitas pemerintahan baru nanti. Karena, jika penuh dengan intervensi, nantinya pengisian pejabat akan berdasar kepada suka dan tidak suka, bukan berdasarkan kualitas dan kompetensi si pejabat.

“Jangan sampai saat pengisian pejabat sudah penuh intervensi. Apalagi nanti sudah pemerintahan berjalan? Makanya saya minta sudahlah jangan terlalu overleving mengurus yang bukan urusan elit. Biarkan pejabat Bupati nanti diberi kewenangan penuh dalam menentukan siapa pejabat yang mengisi di Kabupaten Pangandaran,” tandasnya.

Menurut H. Opang, pejabat Bupati nanti harus diberi keleluasaan dalam menentukan pengisian pejabat yang akan mendampinginya bekerja. Jangan sampai, ruang gerak dia dibatasi oleh sejumlah intervensi yang datang dari elit politik.

“Kewenangan pejabat Bupati jangan sampai direcoki oleh invervensi dari elit. Berikan dia keleluasaan, agar nanti bisa bertanggung jawab. Kecuali, ada kebijakannya yang tidak sejalan atau melanggar aturan, baru elit politik bisa memberikan masukan sebagai bentuk pengawasan. Di sini juga harus bisa membedakan, mana memberikan masukan, dan mana melakukan intervensi,” tegasnya.

H. Opang juga mengajak kepada seluruh elit politik di Kabupaten Pangandaran untuk bersatu, dan lebih memikirkan kepentingan untuk kemajuan daerahnya, ketimbang berkutat memikirkan kepentingan pribadi.  â€œDiresmikannya Pangandaran menjadi DOB bukanlah akhir dari perjuangan. Karena masih ada tahapan lainnya, untuk memulaskan Pangandaran menjadi daerah mandiri. Makanya untuk hal itu penting kekompakan dan kebersamaan dari seluruh element,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Anggota DPRD Ciamis asal Kecamatan Mangunjaya, Iwan M. Ridwan, S.Pd, mengatakan, adanya friksi di kalangan elit politik Pangandaran harus segara disudahi. Karena jika konflik itu terus berlanjut, maka akan merugikan masyarakat Pangandaran sendiri.

“Perjuangan membentuk DOB Pangandaran bukanlah pekerjaan mudah. Dan terwujudnya pemekaran ini merupakan perjuangan seluruh element. Makanya, terlalu naif jika konflik ini terus berlanjut, tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dari konflik tersebut,” ungkapnya, kepada HR, Senin (4/12).

Sementara itu, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Supratman, B.Sc, membantah adanya konflik di antara elit politik Pangandaran. Adapun ada konflik kepentingan, menurutnya, itu wajar.  â€œHal yang manusiawi bila setiap orang punya kepentingan, dan itu merupakan salah satu ciri demokrasi. Manusia punya kepentingan masing-masing kok, hal alamiah. Jangankan antar elit atau tokoh masyarakat, saya sendiri dengan wartawan pun punya kepentingan kan?,” ujar Supratman, ketika dihubungi HR, di rumahnya, Selasa (4/12).

Supratman menjelaskan, pada dasarnya perbedaan pendapat harus dijadikan wahana pendewasaan, baik di internal presidium ataupun masyarakat Pangandaran. “Justru ini bukan konflik, tetapi sebuah dinamika masyarakat yang nyata,” imbuhnya.

Adapun langkah agar konflik kepentingan ini jangan sampai meruncing, sambungnya, tentunya perlu kesadaran dari seluruh element di Pangandaran untuk bisa menahan diri, dan tidak melebarkan setiap permasalahan yang nantinya bisa berakibat terhadap keberlangsungan DOB Pangandaran.

“Kita juga perlu berpikir positif bahwasannya mereka yang mempunyai kepentingan semua ingin memajukan DOB Pangandaran, walaupun dengan cara dan jalan yang berbeda,” katanya.

Menurut Supratman, dia selalu bicara dimana-mana, dan mengingatkan jangan sampai siapapun yang mempunyai kepentingan, menghambat proses kelancaran DOB Pangandaran. “Kalau sampai menghambat kelancaran DOB, berarti perjuangan kita akan sia-sia,” imbuhnya.

Supratman pun membantah bahwa pihaknya  mengintervensi dalam pengisian jabatan struktural untuk Kabupaten Pangandaran. “Tidak ada intervensi. Kita juga tidak melakukan pengkondisian agar pejabat A di sini dan pejabat B di situ. Hanya keinginan presidium adalah yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas di Pangandaran,” terangnya.

“Terkait siapa, orang itu dari mana, dan dari golongan mana, saya tidak memperdulikan hal itu, yang penting sesuai harapan dan cita-cita masyarakat Pangandaran,” pungkasnya. (Syam/Bgj)