Lagi!, Bantuan Dinsosnaker Mubazir

Dugaan mark up mesin potong batok kelapa menyeruak

Banjar, (harapanrakyat.com),- Menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup menjadi impian dari setiap benak manusia saat ini. Apalagi bagi mereka yang tak memiliki pekerjaan layak dan mapan. Bantuan pemerintah masih menjadi solusi jitu bagi sebagian warga untuk mewujudkan impiannya itu.

Tapi apa daya, bila bantuan pemerintah justru malah akan menambah beban mereka. Atau bahkan, membuat mati kutu tak berdaya. Karena alat bantuan yang diberikan tak mampu mereka operasikan, disebabkan biaya produksi tak seimbang dengan hasil jual produksi.

Hal itu dialami Bambang dan Ikin, pemuda berusia produktif, warga Desa Balokang, Kec. Banjar. Pada tahun 2012 lalu, mereka didaulat untuk menerima tiga unit mesin potong tempurung kelapa modifikasi, satu unit mesin ampelas dan satu unit genset, bantuan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Banjar.

“Sebelum menerima alat bantuan ini kami mendapat undangan dari pihak dinas Sosnaker untuk mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan tempurung kelapa,” ujar Bambang, Minggu sore (27/1), di depan kios cukur milikinya, dibilangan Balokang.

Kurang lebih selama tiga hari mereka mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan olahan tempurung kelapa, yang dibentuk menjadi kepingan berukuran 2×3 cm. Program pelatihan kerja tersebut ditujukan untuk memanfaatkan limbah tempurung kelapa, dijadikan suatu produk bernilai seni, dan menjadi bahan dasar keramik tempurung kelapa.

Sementara Ikin, menurut sumber HR menuturkan, Ia telah lama menggeluti usaha menjadi Bandar kelapa di wilayahnya. Memang padu padan antara Bambang dan Ikin dirasakan sudah pas. Dimana mereka tidak akan kesulitan untuk mampu mengakses bahan baku untuk berproduksi.

Namun apa yang terjadi?, saat Bambang membawa HR berkunjung ke rumah Ikin, dimana alat tersebut disimpan. Alat bantuan itu masih teronggok tak berproduksi, disudut rumah Ikin.

Menurut penuturan Bambang, belum mampunya alat itu beroperasi lantaran mereka terbentur tingginya biaya produksi. Bila dibandingkan dengan hasil produksi kepingan tempurung kelapa.

“Setelah kami hitung, bila mesin potong menggunakan daya listrik dari genset maka beban produksi akan berat di bahan bakar. Dua liter bensin hanya mampu bertahan selama dua jam tanpa beban alat potong. Kalau dengan alat potong berjalan, kami yakin biaya bahan bakar akan sangat tinggi,” ungkapnya.

Padahal, menurut pengakuan mereka, saat menjalani pelatihan sudah diketahui bahwa untuk berjalannya tiga unit mesin potong tempurung kelapa, dibutuhkan daya listrik sebanyak 5 paket atau setara 2250 watt. “Dan itu yang kami minta ke pihak Sosnaker untuk penambahan daya listrik, bukan genset,” tambah Ikin.

Akan tetapi, bantuan itu tetap digelontorkan dengan alat genset untuk penghasil daya listrik. “Makanya kami hingga saat ini belum mengoperasikan ketiga mesin tersebut, karena beban bahan bakar akan membengkak,” tandas Bambang.

Selain itu, Bambang menambahkan, dalam pelatihan juga pihak Dinsosnaker berjanji akan memberikan uang stimulan untuk pembelian bahan baku tempurung kelapa. “Awalnya dianggarkan sebesar empat ratus lima puluh ribu untuk satu coltbak tempurung kelapa. Akan tetapi kami hanya menerima sebesar dua ratus ribu rupiah”.

Mereka juga mempertanyakan harga satuan mesin potong tempurung kelapa yang mencapai Rp. 2.5 juta/unit. Keheranan mereka itu dikarenakan, mesin potong itu merupakan modifikasi dari alat potong keramik tangan.

“Masa nilainya sampai segitu, setahu saya mesin potong keramik tangan itu hanya enam ratus ribu rupiah. Dengan modifikasi dirubah gergaji tidak akan lebih dari tiga ratus ribu, dan dudukan mesin ini paling tidak hanya sebesar tiga ratus ribu rupiah. Kalau diproduksi banyak malah akan lebih murah,” ujar Bambang.

Penelusuran HR di sejumlah toko bangunan dan penjualan alat-alat bangunan, harga mesin potong keramik handle (tangan.red) cukup bervariasi tergantung merk. Seperti di toko Tunas Abadi; harga mesin dengan gurinda utk merk modern mencapai Rp. 250.000. sedangkan pisau merk Fujiyama Rp. 45.000. Sementara untuk memodifikasi dengan melakukan korter blok colt ss, slip kruk as duduk +jalan; seharga Rp 500.000, itupun bila satuan, bila pemesanan banyak tentu harga mendapat potongan.

“Harga segitu kalau bikinnya satu, kalau banyak bias kita kurangi,” ujar seorang pemilik bengkel korter dibilangan Kapten Jamhur.

Sementara untuk dudukan mesin, masih menurut keterangan bengkel tersebut, ia berani memasang badrol Rp. 250.000/unit. “Kalau korter dan duduk mesin saya garap semua, bisalah Rp. 600.000 semuanya, tinggal mau berapa unit,” tanya pemilik bengkel kepada HR.

Bukan hanya kongkalikong pada pembuatan mesin , kekecewaan mereka tak berakhir disana. Hasil akhir produksi yaitu kepingan tempurung kelapa berukuran 2×3 cm itu, saat pelatihan diyakini mampu di bandrol hingga 35 rupiah per-keping. Lagi-lagi, tak ada ikatan pasti siapa yang bakal menerima hasil produksi mereka.

“Kata mentor kami, dia siap menerima hasil produksi, akan tetapi tidak akan menjamin selalu diterima. Malah menawarkan langsung untuk menjualnya sendiri ke pabrik. Itu sangat beresiko, karena pabrik akan memangkas hasil produksi dengan dalih barang reject (tak masuk speksifikasi.red).,” ungkap mereka.

Inilah mata rantai terbesar dalam setiap program pelatihan kerja, mereka dididik, dilatih dan diberi alat, akan tetapi pembinaan dan penyaluran baik itu keahlian maupun hasil produksi masih tidak berjalan selaras. Akhirnya, uang Negara terbuang percuma, dan impian warga untuk menambah penghasilan atau merubah nasib harus ikut berhenti.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Banjar, Drs. Asep Tatang Iskandar, M.Si.,  saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (28/1), awalnya menyatakan ketidaktahuan program tersebut. Sebab, ia belum lama menampuk jabatan kadis di Dinsosnaker.

Asep Tatang meminta HR menjelaskan duduk perkara yang akan dikonfirmasikan. Setelah itu ia hanya mampu menjelaskan beberapa item saja. Seperti permintaan penambahan daya listrik, pihaknya tidak berkompeten melakukan hal itu.

“Intansi kami tak dapat melakukan itu, karena memang bukan kewenangannya. Ada OPD lain yang dapat menganggarkan untuk menambah daya listrik,” ujarnya.

Meski itu diakuinya merupakan program dari intansi yang kini ia pimpin. Asep Tatang juga menjelaskan pihaknya tidak mampu melakukan fasilitasi hingga ke penjualan produk hasil kerja mereka yang telah dilatih.

“Kami hanya bertugas melatih mereka untuk mampu mengoperasikan mesin tersebut dan memberikan bantuan peralatan produksinya. Selebihnya biar warga penerima yang berupaya,” tandasnya.

Namun, ia pun mengakui, bahwa Intansi yang dipimpinnya kini memerlukan pembenahan yang luar biasa. “Saya harus berbenah banyak disini, bahkan di apel tadi pagi saya ingatkan kepada seluruh pegawai untuk lebih melakukan monitoring atas semua program yang telah diluncurkan. Kalau tahun kemarin hanya monitor sekali, sekarang minimal harus dua kali,” cetusnya.

Mengenai dugaan adanya mark up alat mesin potong tempurung kelapa, Asep Tatang mengaku tak mengetahui pasti alat seperti apa. Namun ia menjelaskan, bahwa harga di pemerintahan tak sama dengan harga kalau warga berbelanja sendiri.

“Harga pemerintah itu apalagi lelang sudah dihitung untuk pajak, keuntungan perusahaan dan kestabilan harga sesuai HPS,” ujarnya.

Namun, Asep Tatang pun tak menutupi kemungkinan untuk terjadinya mark up, bila memang setelah diketahui harga itu melebihi aturan yang sudah berlaku. “Berikan kami datanya, bila terbukti akan kami kembalikan ke kas negara,” tegasnya. (deni/SBH)