Banjar, (harapanrakyat.com),- Berita adanya dugaan pemotongan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013, yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat bukan isapan jempol semata. Ternyata tidak hanya upaya, tapi dugaan tindakan pemotongan benar-benar terjadi di beberapa sekolah di wilayah Kota Banjar Jawa Barat.
Baca juga: Menggerakkan Partisipasi Pemuda Dalam Penanggulangan Kemiskinan
Komite Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Unang, membenarkan hal itu. Dia mengaku heran, pasalnya BSM tahun 2013 selain melebihi kuota dari biasanya, juga terjadi pemotongan bantuan.
Heran saja, jatah buat anak miskin dari negara dipotong juga. Tapi memang, tahun ini kuotanya meningkat tajam. Biasanya cuman 6 atau 8 orang yang dapat, tapi kali ini sampai 31 orang. Sayangnya, 3 orang siswa tidak tercatat di sekolah ini, jadi uangnya tidak diambil, ungkapnya, belum lama ini.
Unang menuturkan, pemotongan dana BSM tersebut dilakukan oleh empat orang utusan yang mengaku dari salah satu parpol pengusung aspirasi dana BSM (Anggota Komisi 10 DPR RI). Keempat orang itu, kemudian mengikuti kegiatan musyawarah komite, yang dilakukan sebelum dana BSM dibagikan kepada penerima.
Menurut Unang, utusan partai itu kemudian diberi kesempatan untuk berbicara kepada orang tua siswa penerima BSM. Setelah itu, kemudian orang tua secara terpaksa bersedia memotong dana BSM yang mereka terima.
Besarannya, untuk kategori dari bantuan sebesar 360 ribu rupiah dipotong sebesar 50 ribu. Sebanyak 24 siswa yang terkena. Sementara dari kategori 180 ribu, dipotong 20 ribu rupiah, dari 4 orang siswa. Total keseluruhan mencapai satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah, jelasnya.
Di tempat terpisah, Kepala SDN 3 Pataruman, Dra. Titin, beberapa waktu lalu, mengatakan, sekolahnya pernah didatangi oknum yang mengatasnamakan anggota parpol pengusung aspirasi program dana BSM.
Saat itu dia (oknum) minta BSM dipotong. Bilangnya sih buat biaya (komisi) karena sudah memperjuangkan BSM. Tapi saya (sekolah) nggak bisa ngasih, uang itu kan sudah haknya anak miskin, katanya.
Kepala SDN 1 Sukamukti, Ahmad, juga mengaku dihubungi oknum anggota Parpol. Dalam hubungan telepon itu, sekolah diminta melakukan pemotongan dana BSM, yang besarannya ditentukan sebesar Rp. 50 ribu.
Dengan tegas saya tolak. Sepeserpun itu, saya tidak mau memberikannya. Uang BSM itu sudah hak siswa, bukan yang lain, tandasnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pataruman, Drs. Tia Sustiadi, membantah adanya pemotongan dana BSM di wilayah kerjanya. Kalaupun ada pemotongan BSM, sampai saat ini dia belum menerima laporan secara resmi dari pihak sekolah atau komite.
Nggak ada (pemotongan BSM). Saat rapat PGRI beberapa waktu lalu, tidak ada yang membahasnya, tidak ada yang laporan. Selain itu, saya juga belum genap satu bulan bertugas disini, ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala UPTD Pendidikan Kec. Langensari, Agus Sumarga, S.Pd, menghimbau agar pihak sekolah lebih berhati-hati jika ada oknum yang mengatasnamakan apapun, kemudian meminta sejumlah uang.
Di Langensari juga belum ada yang laporan. Tapi saya menghimbau agar sekolah lebih berhati-hati dan waspada. Jangan lupa kordinasi jika hal itu terjadi, katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi 10 DPR RI, Puti Guntur Soekarno, ketika dikonfirmasi HR soal pemotongan BSM di Kota Banjar, melalui akun Twitternya (Puti_GS), beberapa waktu lalu, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan ataupun komentar.
Menanggapi adanya pemotongan BSM di sejumlah sekolah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SMKR, Teteng SH, mengatakan, bahwa tindakan pemotongan BSM merupakan tindakan melawan hukum. Sumber dana BSM adalah dari anggaran pemerintah. Jika dipotong, berarti itu tindakan melawan hukum (korupsi). Siapapun dan apapun dalihnya, katanya. (deni/Koran HR)
