Foto Ilustrasi
Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Pelantikan pejabat eselon III, IV dan V di Pemkab Pangandaran yang digelar pekan lalu ternyata memunculkan kontroversi. Munculnya konterversi tersebut dipicu dari adanya PNS yang sudah tercatat sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) PDIP dari Daerah Pemilihan VI Kabupaten Ciamis, namun dilantik menjadi pejabat Pemkab Pangandaran.
Tokoh Pemuda Kecamatan Cimerak, Asep Badru Zaman, mengatakan, ada salah satu pejabat Pemkab Pangandaran yang sebelumnya tercatat sebagai Caleg PDIP. Pejabat tersebut bernama Salamah yang pekan lalu dilantik sebagai Kepala Puskesmas Legokjawa Kecamatan Cimerak.
“Jelas pelantikan ini sangat rancu, kok bisa seorang PNS yang sudah tercatat sebagai Caleg dan dia sudah mengajukan pensiun, tetapi masih saja dilantik menjadi seorang pejabat. Seharusnya Pemkab Ciamis sebagai kabupaten induk yang merekomendasikan pelimpahan pejabat ke Pemkab Pangandaran, jeli melihat hal itu, “ katanya, kepada HR, pekan lalu.
Selain itu, lanjut Asep, pejabat yang bersangkutan pun tidak mengajukan protes dan malah mengikuti acara pelantikan yang digelar di Lapangan Sepakbola Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Rabu pekan lalu. “ Makanya, kita meminta BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) Ciamis dan Penjabat Bupati Pangandaran meninjau ulang keputusan tersebut,” tegasnya.
Asep juga menegaskan, pelimpahan rekomendasi pejabat yang dilakukan oleh Pemkab Ciamis pun seperti asal-asalan. Karena ada beberapa keluhan dari para personil yang dilantik bahwa pangkat dan golongan yang rendah menduduki jabatan Kabid, sedangkan pangkat dan golongannya sudah senior malah menjadi Kasi.
“Hal itu terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Karenanya, kita menilai ada ketidakseriusan dari Pemkab Ciamis dalam pelimpahan pejabat ini, dan Penjabat Bupati Pangandaran harus segera melakukan evaluasi,” katanya.
Dihubungi terpisah, Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, tampak terperangah dan kaget ketika mendengar ada salah seorang pejabat Pemkab Pangandaran yang dilantik pekan lalu ternyata sudah tercatat sebagai Caleg PDIP Dapil VI Kabupaten Ciamis.
Menurut dia, dirinya tidak mengetahui adanya pejabat Pangandaran yang sudah tercatat sebagai Caleg tersebut. “ Masa iya sih? Terus terang, saya baru tahu mengenai informasi tersebut,” katanya, kepada HR, di rumah dinasnya, pekan lalu.
Endjang juga menegaskan, pihaknya akan mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut. Karena, menurutnya, yang mengetahui riwayat dan data kepegawaian adalah kabupaten induk, dalam hal ini Pemkab Ciamis. “ Kita hanya menerima pelimpahan PNS saja. Yang lebih tahu soal riwayat dan data masing-masing personil adalah kabupaten induk,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Ciamis, Jeje Wiradianta, mengakui bahwa Salamah yang pekan lalu dilantik menjadi Kepala Puskesmas Legokjawa Kecamatan Cimerak adalah Caleg PDIP dari Dapil VI Kabupaten Ciamis.
“ Iya benar Ibu Salamah sudah tercatat sebagai Caleg PDIP. Hanya, kita sudah konfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai persoalan ini, dan dia pun mengaku kaget kenapa diangkat sebagai Kepala Puskesmas, sementara dia sudah mengajukan pensiun dari bulan Januari,” ungkap Jeje, kepada HR, pekan lalu.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Ciamis, Drs. Dadang Dimyati, mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari Penjabat Bupati Pangandaran mengenai adanya pejabat Pangandaran yang pekan lalu dilantik ternyata sudah tercatat sebagai Caleg PDIP Dapil VI Kabupaten Ciamis.
“Sudah ada laporannya, dan saat ini sedang kita tindaklanjuti,” katanya, kepada HR, Selasa (23/7).
Namun, Dadang tidak menerima apabila munculnya PNS yang sudah tercatat sebagai Caleg dan dilantik menjadi pejabat di Pemkab Pangandaran adalah kesalahan dari pihak BKDD Ciamis.
“Kita tidak tahu bahwa Ibu Salamah itu sudah tercatat sebagai Caleg. Seharusnya yang bersangkutan melaporkan kepada kami bahwa dia sudah mendaftar dan tercatat sebagai Caleg. Karena kita tidak tahu, ya kita tempatkan dia sebagai Kepala Puskesmas Legokjawa,” kilahnya.
Menurut Dadang, dengan ditemukannya pejabat yang sudah tercatat sebagai Caleg, maka langkah selanjutnya, pihaknya akan segera bertindak dengan memberhentikan pejabat tersebut dari jabatannya. “ Ketika Pak Budi Kurnia kemarin mencalonkan Bupati Ciamis, itu ada pemberitahuan dari yang bersangkutan sekaligus mengundurkan diri dari jabatannya. Kalau Ibu Salamah ini tidak melakukan hal itu,” tandasnya.
Disinggung mengenai Salamah sudah mengajukan pensiun dari bulan Januari lalu, Dadang mengatakan, kalau pengajuan pensiun dari bulan Januari karena dia akan pensiun pada bulan Oktober, hal itu merupakan prosedur baku. Karena seluruh PNS yang pensiun pasti sebelumnya ada pemberitahuan dari OPD-nya dan dari yang bersangkutan bahwa akan pensiun.
“ Yang harus dilakukan oleh Ibu Salamah ini, yakni memberitahukan kepada kami bahwa dia akan mendaftar dan sudah tercatat sebagai Caleg. Kalau kita tahu bahwa dia sudah tercatat sebagai Caleg, kita pun tidak akan merekomendasikan dia sebagai pejabat di Pangandaran, “ ungkapnya.
Sementara mengenai ada pejabat di Dinas Kesehatan Pangandaran yang diposisikan menjadi Kabid sementara pendidikannya hanya sampai SMA. kata Dadang, karena jika dilihat dari pangkat dan golongan pejabat tersebut memang sudah layak menjadi Kabid.
“Kita tidak melihat dia hanya lulusan SMA, tetapi dari pangkat dan golongan, sudah memenuhi syarat sebagai Kabid. Dan tidak ada bawahannya, yang golongan pangkatnya di atas dia, meskipun ada bawahannya yang pendidikannya sarjana,” ungkapnya. (Syam/Bgj/Koran-HR)
