Foto Ilustrasi
Banjar. (harapanrakyat.com),-
Adanya aksi boikot yang dilakukan empat pasangan calon walikota- wakil walikota Banjar pada acara debat pubik kandidat yang digelar di Gedung Graha Banjar Idaman (GBI), Sabtu malam (17/8) lalu, menuai perhatian dari sejumlah kalangan, salah satunya dari Komite Pemantau Pilkada Bersih (KPPB) Kota Banjar.
Dalam press release yang dikirim melalui pesan elektronik ke redaksi HR, Ketua Komite Pemantau Pilkada Bersih (KPPB) Kota Banjar, Wahidin, mengatakan, adanya aksi boikat yang dilakukan empat calon walikota-walikota Banjar merupakan bukti bahwa masih lemahnya sistem demokrasi yang berjalan di Kota Banjar.
“Seluruh calon seharusnya siap menjalankan semua tahapan Pilkada yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Namun, ketika debat berlangsung, hanya satu pasangan calon yang bersedia ikut,” kata Wahidan yang juga Ketua Forum Kumunikasi Mahasiswa Kota Banjar ini.
Selain itu, lanjut Wahidin, KPPB juga mengkritisi sikap KPUD dan Panwaslu Kota Banjar yang tidak jelas dan terkesan kurang matang dalam mengkonsep acara debat publik tersebut.
“Namanya juga debat publik, ya seharusnya terbuka. Acaranya pun terkesan elitis, tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat Banjar untuk menyaksikan acara debat tersebut,” tegas Wahidin.
Tujuan debat publik, sambung Wahidin, tak lain agar masyarakat tahu betul kapasitas intelektual, kapasistas kepemimpinan serta konsepsi para setiap pasangan calon. Sebab, dalam strategi pengambilan kebijakan sangat ditentukan sejauh mana kedalaman konseptual, teoritik, praktis, berimbang, tegak lurus dengan visi-misi, serta kepentingan rakyat.
“Tetapi yang terjadi, acara itu malah dibatasi dan bahkan saya yakin banyak masyarakat yang tidak tahu adanya agenda debat tersebut. Kalau kemudian kenapa acara ini dibatasi hanya karena persoalan kondusifitas keamanan, kita kan punya lembaga keamanan seperti TNI, dan kepolisian,” ujar Wahidin.
Wahidin menambahkan, masing-masing lembaga keamanan itu, seluruh anggotanya sudah dibekali pelatihan atau simulasi kerusahan dalam Pilkada. “Seharusnya sudah tidak ada lagi kekhawatiran itu,”imbuh Wahidin dengan gaya logat jawanya yang khas.
Pada acara debat publik tersebut, KPPB juga membagikan selebaran yang isinya antara lain, stop money politik, Panwas harus lebih tegas dan aktif dalam mengawasi tindakan pelanggaran Pilkada. Juga menyerukan untuk menolak atau membatalkan pelantikan walikota dan wakil walikota yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran Pilkada, salah satunya melakukan tindakan money politik.
“Kami akan terus mengkampanyekan anti money politik, meskipun hanya melalui selebaran, dan ini akan terus kita sosialisasikan ke seluruh warga Kota Banjar, baik itu warga pasar, buruh, petani dan seluruh elemen masyarakat kota Banjar,” kata Wahidin.
Menurut Wahidin, pihaknya akan terus mengawal jalannya proses Pilkada Banjar. Hal itu agar kompetisi yang berjalan berlangsung jujur dan bersih.“Sebab, akan mubah juga anggaran Pilkada Banjar yang besar, hanya melahirkan pemimpin yang jauh dari ideal dan lahir dengan proses yang kurang fair. Makannya semboyan kita untuk Pilkada Banjar, yakni “Pemimpin yang bersih lahir dari proses yang baik dan bersih,” pungkasnya.
Sebelumnya, empat pasangan calon walikota-wakil walikota Banjar, yakni H. Maman Suryaman – Wawan Ruswandi, Kol. (purn) Czi H. Rusli Suyatin – Wawan Gunawan, dr. H. Ijun Judasah – Mochammad Shodiq dan Akhmad Dimyati – KH Muin, memboikot acara debat publik tersebut. Sementara pasangan calon yang hadir, hanya Ade Uu Sukaesih – drg Darmadji Prawirasetia. (Red/R2/HR-Online)
