Logo Kabupaten Pangandaran
Parigi, (harapanrakyat.com),-
Maraknya isu pencaloan sukwan yang dijanjikan akan segera diangkat CPNS dengan sejumlah uang pelicin di Kabupaten Pangandaran membuat Kepala Bagian Kepegawaian Drs. H. Yayat Kiswayat, M.Si., angkat bicara. Dia merasa kaget dengan isu ini, pasalnya dalam satu tahun ini Pemda Kabupaten Pangandaran belum merencanakan secara formal untuk melakukan perekrutan CPNS.
Yayat menghimbau, masyarakat hendaknya jangan terbujuk dan mudah terkena rayuan jika ada pihak yang mengiming-imingi untuk diangkat CPNS di Kabupaten Pangandaran, apalagi rumor yang menyebar di lapangan banyak korban para calo yang mengaku bisa meloloskan CPNS atau bisa jadi sukwan dengan cara menyerahkan sejumlah uang.
“Pembukaan CPNS itu kan ada aturannya, tidak serta merta begitu saja, kan ada PP 98 Tahun 2002 yang mengatur tentang perekrutan CPNS, dengan prosedural dan aturan yang jelas, harus ada ajuan kebutuhan dari setiap OPD yang biasanya dilakukan per bulan Januari setiap tahun. Sedangkan OPD Kabupaten Pangandaran baru efektif dua bulan, jadi belum ada ajuan kebutuhan dari setiap OPD,” kata Yayat, Jum’at (13/9).
Yayat menambahkan, meskipun Pemda Pangandaran saat ini kekurangan pegawai, namun karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, belum bisa merencanakan penerimaan CPNS karena ajuan dari OPD belum bisa terprediksi.
“Anggaran untuk melakukan penerimaan CPNS pun bukan biaya yang sedikit, sedangkan saat ini anggaran tidak memungkinkan untuk membebankan kepada APBD, jadi kepada masyarakat jangan tergiur oleh rayuan para calo yang mencoba menipu untuk jadi PNS memakai uang” tambahnya.
Beban pembiayaan perekrutan CPNS, kata Yayat, melalui proses beberapa tahapan. Pertama, Pemda mengajukan permohonan kepada Kementerian Menpan, jika ajuan tersebut disetujui, tahap selanjutnya yaitu penyusunan anggaran untuk menggaji CPNS yang akan diangkat, dan semua kebutuhan itu harus dibebankan kepada APBD. Setelah itu, baru diadakan seleksi penerimaan CPNS.
Sementara itu, Yuyun Supriatna, salah seorang sukwan salah satu sekolah di Kecamatan Cijulang mengatakan, tingkat obsesi masyarakat menjadi PNS kian tinggi setelah Pangandaran resmi berpisah dari Kabupaten Ciamis karena mengandai-andai banyaknya kekosongan di beberapa jabatan.
“Hal ini dijadikan peluang oleh para oknum untuk mengiming-iming para calon korban, maka untuk itu saya harap Pemkab Pangandaran terus menyosialisasikan kepada masyarakat, baik melalui media atau langsung supaya tidak ada korban penipuan lagi,” pungkasnya. (Syam/Koran-HR)
