Ilustrasi BLSM. Foto: Istimewa/Net
Banjarsari, (harapanrakyat.com),-
Setelah mencuatnya kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang terjadi di Desa Sindangasih, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, belum lama ini, memaksa pihak Kantor Pos setempat harus bertanggungjawab dan menerima konsekuensi menyusul terjadinya persoalan tersebut. Sebab, kasus ini terjadi karena disinyalir adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak kantor pos.
Kepala Kantor Pos Banjarsari, Suwiyo, ketika dikonfirmasi HR, Jum’at (25/10), menyatakan siap menerima konsekuensi apapun setelah terjadinya permasalahan dalam penyaluran dana bantuan pemerintah yang diperuntukan bagi rakyat miskin ini.
Suwiyo juga mengakui bahwa dana bantuan yang seharusnya dibagikan langsung kepada penerima bantuan, malah dalam prakteknya dikolektifkan melalui Pemerintahan Desa Sindangasih. Namun begitu, terkait adanya pemotongan dan pengendapan uang bantuan yang terjadi di Desa Sindangasih, dia mengaku pihaknya tidak tahu-menahu.
“Kejadian pemotongan bantuan itu terus terang di luar dugaan kami. Namun apapun alasannya, saya siap menerima apapun resikonya,”ucapnya.
Suwiyo juga mengakui bahwa permasalahan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Bahkan, dirinya pun sudah dimintai keterangan terkait duduk persoalan masalah ini. “Namun, kalau nanya soal persoalan hukum, semuanya sudah kami serahkan ke pihak kepolisian. Silahkan datang saja ke pihak kepolisian,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi SDM Kantor Pos Cabang Banjar, Nana, mengatakan, permasalahan ini sebenarnya sudah selesai, namun untuk Kepala Kantor Pos Banjarsari jelas ada konsekuensi yang harus diterimanya. Karena dalam permasalahaan ini ada kesalahan prosedur ketika menyalurkan dana bantuan tersebut.
“Kita sudah mewanti-wanti kepada seluruh jajaran pegawai kantor pos agar tidak menyimpang dari aturan yang ada, salah satunya terkait penyaluran bantuan ini harus diterima langsung oleh si penerima. Kalau sekarang kejadiannya sudah begini, maka dia yang mengeluarkan kebijakan, mau tidak mau harus berani bertanggungjawab,” tegasnya. (Her/R2/HR-Online)
