Ilustrasi. Foto: Istimewa/Net
Parigi, (harapanrakyat.com),-
Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, akan memprioritaskan agenda pengentasan angka kemiskinan. Untuk menindaklanjutinya, semua program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diselaraskan dengan agenda tersebut.
Hal itu disampaikan Plt. Sekda Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH.,MH, ketika ditemui HR, di ruang kerjanya, Senin (25/11). Dia menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Pangandaran.
“OPD di Pangandaran diarahkan kepada peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Dalam hal ini, diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Selain itu, Pemerintah mempunyai wacana pengembangan, melalui program pemberdayaan, seperti pembekalan pendidikan dan kesehatan. Jika masyarakat sadar pentingnya pendidikan, maka semua akan tercapai, termasuk kesejahteraan,” kata Mahmud.
Mahmud mengutarakan, kemiskinan merupakan mata rantai yang tidak terputus. Penyebabnya karena faktor lemahnya SDM. Akibat dari itu juga, tingkat kesehatan masyarakat mengalami kelemahan. Untuk itu, Pemerintah mensuport melalui pelayanan umum bagi masyarakat miskin, berupa Jamkesda dan Jamkesmas.
“Pola pengentasannya, bukan berarti dengan hanya memberikan uang, tetapi melakukan upaya prefentif agar angka kemiskinan turun. Salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Namun itu perlu ditunjang dengan SDM. Berkaitan dengan itu, kita mencanangkan wajib belajar,” katanya.
Ditemui terpisah, Kepala Sub Bidang Litbang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran, Suci Sondari, mengatakan, merujuk pada data statistik Kabupaten Ciamis tahun 2011, kemiskinan di wilayah Pangandaran mencapai angka 45 persen, bila dilihat dari perbandingan angka putus sekolah.
“Secara logika, jika seseorang mengalami putus sekolah berarti akan akan berimbas juga kepada angka kemiskinan. Alhamdulillahnya, menurut data statistik, tingkat kepedulian untuk bidang pendidikan di Pangandaran tergolong tinggi,” kata Suci.
Ditambahkan Suci, tingkat kepedulian terhadap pendidikan yang tinggi itu, akan menjadi salah satu motor penggerak untuk mengentaskan angka kemiskinan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran.
Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Pangandaran, Dasep S. Ubaidilah, mengatakan, pola pengentasan kemiskinan harus menjadi program strategis bagi Pemkab Pangandaran.
Bagi Dasep, kemiskinan dan kebodohan, merupakan mata rantai yang sangat sulit untuk diputuskan. “Jika ditinjau dari beberapa kajian, pakar ekonomi berpendapat, bahwa yang harus diputus adalah permasalahan kemiskinan, sebab kemiskinan berdampak kepada kebodohan. Sedangkan pakar pendidikan bilang, mata rantai kemiskinan bisa diputus dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan,” kata Dasep.
Menurut Dasep, tingkat kesadaran masyarakat Pangandaran terhadap pendidikan masih belum terukur. Pasalnya, fasilitas pendidikan di Pangandran belum bisa dikatakan optimal. Begitu pula dengan tingkat kesadaran masyarakat akan semangat untuk menjadi kaya, belum dapat di implementasikan melalui karya nyata.
“Jika kita analisa, kenapa seseorang miskin, sebab dia tidak kaya. Dan kenapa orang tersebut tidak kaya, karena dia tidak bekerja. Dan bila kita bertanya lagi, kenapa dia tidak bekerja, sebab jenjang pendidikannya tidak memadai. Dan akhirnya timbul kemalasan pada diri seseorang untuk berbuat hal yang positif,” pungkasnya. (Syam/Koran-HR)
