Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, saat melantik sejumlah Pejabat Pemkab Pangandaran, beberapa bulan yang lalu. Foto: Dokumentasi HR
Parigi, (harapanrakyat.com),-
Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, menegaskan, pihaknya akan segera melakukan perombakan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) menyusul akan dibentuk 5 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru di lingkungan Pemkab Pangandaran.
Seiring dengan hal itu, lanjut Endjang, otomatis akan terjadi perombakan di susunan “kabinetnya”, dikarenakan akan ada 2 pejabat eselon II yang akan menempati kepala badan baru dan 3 pejabat eselon III untuk menempati posisi kepala kantor baru.
“Penambahan 5 OPD baru ini sangat mendesak. Karena beberapa OPD baru harus dibentuk berdasarkan anjuran dari pemerintah pusat. Awalnya kita ingin menciptakan struktur pemerintahan yang ramping, namun untuk optimalisasi kinerja dan penyelarasan program dengan pemerintah pusat, akhirnya OPD baru itu harus dibentuk segera,” ujar Endjang, ketika dihubungi HR via telepon selulernya, Selasa (07/01/2014).
Menurut Endjang, 5 OPD baru yang akan dibentuk itu, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Kantor Satpol PP dan Kantor Kesbangpolinmas.
“Dibentuknya BPBD dan BPLH karena atas anjuran dari pemerintah pusat. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN), meminta kepada kami untuk membentuk BPBD yang terbentuk secara mandiri dan terpisah dari bidang lain. Kalau kami tidak membentuk badan itu, maka BPBN tidak akan menurunkan bantuan bencana untuk Pangandaran, “ terangnya.
Namun demikian, kata Endjang, meski BPBD namanya badan, tetapi nantinya akan dipimpin oleh pejabat eselon 3. “Meski namanya badan, tetapi statusnya setingkat kantor yang dipimpin oleh eselon 3. Tentunya perangkat pegawainya pun akan dibuat ramping, sebagai bentuk penghematan anggaran,” terangnya.
Hal yang sama pun pada pembentukan BPLH. Kata Endjang, setiap pemerintah daerah diharuskan memiliki ahli di bidang lingkungan. Apabila hal itu sudah terbentuk, maka pemerintah pusat akan menurunkan program bantuan lingkungan hidup.
“Sementara untuk pendirian BPPT, karena tingginya permintaan pelayanan perizinan di Kab. Pangandaran. Sedangkan dibentuknya kantor Satpol PP dan Kantor Kesembanglimnas, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Endjang juga menegaskan, dengan dibentuknya 5 OPD baru, tentunya akan berdampak terhadap perombakan susunan pejabat di Pemkab Pangandaran. “Selain karena akan dibentuknya OPD baru, kita juga baru saja melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pejabat di Pangandaran. Hasil dari evaluasi itu akan dijadikan pijakan kami dalam melakukan perombakan susunan pejabat nanti,” terangnya.
Menurut Endjang, saat melakukan evaluasi kinerja, dirinya langsung melakukan wawancara dengan masing-masing pejabat di tingkat eselon II dan eselon III untuk mengetahui capaian kinerjanya selama 6 bulan berjalan.
“Dari hasil evaluasi itu, kita sudah memiliki gambaran dalam penempatan pejabat baru nanti. Yang pasti, ada beberapa aspek yang dinilai, diantaranya capaian kinerja, kompetensi pendidikan dan pengalaman kerja,” ujarnya.
Endjang berharap persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap usulan Pemkab Pangandaran yang meminta penambahan 5 OPD baru, bisa segera turun pada bulan Januari ini.
“Apabila di pertengahan atau diakhir Januari ini persetujuan dari Kemendagri turun, maka kami tidak akan menunggu lama untuk melakukan pelantikan pejabat baru di Pemkab Pangandaran. Kita berharap awal Februari pelantikan pejabat baru bisa dilaksanakan,” terangnya.
Dihubungi terpisah, Tokoh Masyarakat Kabupaten Pangandaran yang juga Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran H. Supratman, B.Sc, mengatakan, sebaiknya jumlah SOPD di Pemkab Pangandaran menyesuaikan dengan kemampuan APBD.
“Permasalahannya bukan setuju atau tidak setuju mengenai penambahan OPD baru, tetapi perlu perencanaan matang terkait hal ini. Sebab, apabila kemampuan APBD Pangandaran belum teranalisa untuk ke depannya, apakah meningkat atau tidak pada tahun berikutnya, sulit untuk mengukur apakah penambahan OPD baru itu akan berdampak bagus atau tidak,” kata Supratman, kepada HR, Selasa (07/01/2014).
Menurut Supratman, jumlah OPD saat ini sebetulnya sudah cukup untuk ukuran Pemkab Pangandaran yang baru bardiri. Dengan perampingan OPD yang sudah dilakukan saat ini, sebenarnya bisa menghemat untuk pengeluran belanja pegawai.
“Artinya, saya lebih setuju jika struktur OPD Pemkab Pangandaran dibuat ramping seperti saat ini. Karena jika dilihat dari segi pelayanan, sekarang masih bisa terlayani. Namun demikian, hal itu dikembalikan lagi kepada Pj. Bupati yang memiliki kewenangan, “ ujarnya.
Supratman menegaskan, apabila jumlah OPD dibuat gemuk, otomatis APBD Kabupaten Pangandaran akan banyak tersedot untuk kepentingan belanja pegawai. “Jika struktur pemerintahan di Pangandaran dibuat ramping, Pemkab bisa leluasa mengarahkan porsi APBD lebih besar untuk anggaran belanja publik,” ujarnya.
Menurut Supratman, apabila porsi anggaran belanja publik lebih besar dari belanja pegawai, tentunya akan mempercepat program pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, seperti perbaikan sarana jalan dan jembatan.
“Jika APBD diarahkan untuk perbaikan infrastruktur sarana umum, seperti jalan, jembatan dan irigisi, tentunya sesuai dengan keinginan masyarakat Pangandaran. Intinya, setelah Pangandaran berpisah dari Ciamis, masyarakat harus merasakan adanya perbedaan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya. (Bgj/Syam/Koran-HR)
