Jumat, Mei 27, 2022
BerandaBerita BanjarDi Banjar, Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya Jadi Peserta BPJS

Di Banjar, Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya Jadi Peserta BPJS

Photo : Ilustrasi/ Net

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan seluruh perusahaan yang memiliki tenaga kerja (pekerja), wajib mengikutsertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS.

Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) BPJS Kesehatan Tasikmalaya, Dedet, Rabu (14/5/2014), dihadpa sejumlah pengusaha, pada acara sosialisasi JKN Dinsosnakertrans Kota Banjar, mengatakan, pemerintah sangat memperhatikan tenaga kerjanya.

Termasuk mewajibkan perusahaan agar memperhatikan keselamatan kerja karyawannya. Maka, semua tenaga kerja wajib ikut serta dalam BPJS. “Pemerintah mewajibkan seluruh pemberi kerja untuk mengikutsertakan karyawannya ke dalam program BPJS. Jika tidak, maka siap-siap saja mendapat sanksi,” tegasnya.

Dijelaskan Dedet, Undang-undang Nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan, semua tenaga kerja baik formal maupun informal atau yang tidak terafiliasi dengan lembaga swasta atau lembaga negara, harus menjadi peserta BPJS. Jika melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

“Setiap yang diatur pemerintah dan UU, pasti ada hak dan kewajiban. Terkait kewajiban, jelas ada sanksi jika ada kewajiban yang tidak dilunasi. Berarti jika masih ada perusahaan yang bandel, berulang kali sudah dikirimi surat dan dibina tapi tetap ngeyel, harus segera diberi sanksi tegas,” jelasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Pranindita, Marketing BPJS, menuturkan, adapun sanksi yang diberikan cukup banyak. Sanksi diawali dengan teguran tertulis. Kemudian denda iuran dan sanksi administrasi. Untuk sanksi administrasi ini cukup berat. Izin usaha yang bersangkutan dapat dicabut.

“Perusahaan yang dikenakan sanksi administrasi, pasti tidak akan mendapat pelayanan publik seperti izin usahanya yang tidak diperpanjang oleh badan perizinan atau bahkan bisa berujung pada pencabutaan izin usaha,” katanya. (Deni/Koran-HR)

- Advertisment -