Sabtu, Mei 21, 2022
BerandaBerita PangandaranDi Pangandaran, Belum Ada Program Untuk Meminimalisir PSK

Di Pangandaran, Belum Ada Program Untuk Meminimalisir PSK

Pekerja Seks Komersil (PSK). Foto: Ilustrasi/Istimewa

 

Pekerja Seks Komersil (PSK). Foto: Ilustrasi/Istimewa
Pekerja Seks Komersil (PSK). Foto: Ilustrasi/Istimewa

 

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Pemkab Pangandaran belum melakukan pembinaan terhadap Pekerja Seks Komersil (PSK) yang tersebar di kawasan objek wisata. Minimnya anggaran yang dimiliki Pemkab, menjadi alasan belum tersentuhnya penanggulangan penyakit masyarakat tersebut.

Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, Drs. Mukhlis, mengatakan, jumlah PSK yang terdata berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Pangandaran saat ini tercacat 95 orang.

Jumlah itu, lanjut Muklis, merupakan PSK yang berada di kawasan objek wisata Pangandaran. Sementara PSK yang berada di kawasan objek wisata lainnya, belum dilakukan pendataan. “ Kita baru koordinasi dengan Pukesmas Pangandaran saja, “ imbuhnya.

Menurut Muklis, berhubung belum ada anggaran untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan keahlian atau kewirausahaan, pihaknya baru sebatas melakukan pendataan dan pembinaan dalam bentuk komunikasi.

“Kita mendapat data dari Puskesmas, kemudian PSK yang terdata itu kami panggil untuk dilakukan pendataan ulang. Saat pendataan itu kita sempat tanya mengeni latar belakang mereka hingga bisa terjun ke dunia malam. Kemudian kita bina dalam bentuk komunikasi dengan melakukan upaya penyadaran agar mereka berhenti dari aktivitas PSK,” katanya, kepada HR, Selasa (20/05/2014).

Muklis mengatakan, 95 orang PSK yang kerap mangkal di beberapa kafe dan warung remang-remang di kawasan objek wisata Pangandaran, seperti di komplek Pamugaran dan Pasar Wisata, kebanyakan bukan warga Kabupaten Pangandaran. Mereka datang dari luar daerah, seperti Banjar, Tasikmalaya, Indramayu, Purwakarta dan Solo.

“Mereka masuk ke Pangandaran secara terorganisir dan sembunyi- sembunyi. Makanya, kita sulit menahan gelombang masuknya PSK ke Pangandaran. Tentunya ini tanggungjawab semua pihak, agar urbanisasi PSK ini dapat diminimalisir, “ ungkapnya.

Menurut Muklis, saat dilakukan pembinaan, rata-rata PSK mengaku memiliki latar belakang rumah tangga yang tidak harmonis. Bahkan, ada juga yang berlatarbelakang karena kebutuhan ekonomi, sehingga memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang.

Mukhlis berharap, untuk kedepan, pihaknya memiliki anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap PSK. Pembinaan itu berupa pelatihan keahlian untuk mengembangkan bakatnya agar mereka berhenti dari aktivitasnya sebagai PSK.

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Tramigrasi Kabupaten Pangandaran, Oos Koswara, mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap PSK yang berada di kawasan objek wisata lainnya. Menurutnya, PSK yang akan dilakukan pendataan, yakni yang berada di kawasan wisata Karangtirta dan Batuhiu.

“Kebetulan Dinas Sosial dan Transmigrasi Ciamis meminta kami untuk melakukan pendataan PSK di kawasan Batu Hiu dan Karangtirta. Setelah didata, nantinya para PSK itu akan dikirim ke Panti Rehabilitasi, di Paliaman, Cirebon,” kata Oos.

Oos menambahkan, dengan adanya program rehabilitasi tersebut, diharapkan jumlah PSK yang berada di Kabupaten Pangandaran menjadi berkurang. “ Nanti di Panti Rehabilitasi, mereka diberi pelatihan keahlian sesuai dengan bakatnya masing-masing. Diharapkan, dengan mendapat keahlian tersebut, mereka bisa mendapat pekerjaan dan berhenti dari aktivitasnya sebagai PSK, “ ujarnya. (Mad/R2/HR-Online)

- Advertisment -