Foto: Ilustrasi
Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Anggota KPUD Ciamis, Didi Heryadi, SH, mengungkapkan, dalam gugatan yang diajukan PDIP ke Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa telah terjadi pengurangan suara PDIP sebanyak 478 suara di Dapil Jabar X, diantaranya 435 suara hilang di Kabupaten Ciamis.
“PDIP menduga perolehan suaranya ada yang hilang di 11 kecamatan. Sementara di 21 kecamatan mereka menduga ada penggelembungan suara untuk PKB sebanyak 261 suara. Laporan tersebut sudah disampaikan ke Mahkamah Kostitusi dan akan disidangkan pada hari Jum’at (23/05/2014),” ujarnya.
Menurut Didi, tudingan adanya pengurangan suara PDIP terdapat di Kecamatan Padaherang, Rajadesa, Cidolog, Parigi, Pamarican, Cijulang, Cimerak, Ciamis, Lakbok, Kawali dan Cikoneng. [Baca: Dituding Ada Penggelembungan Suara, KPUD Ciamis Digugat ke MK]
Sementara tudingan adanya penggelembungan suara PKB terdapat di Kecamatan Padaherang, Pamarican, Purwadadi, Rajadesa, Sidamulih, Ciamis, Parigi, Panjalu, Rancah, Pangandaran, Langkaplancar,Cijeungjing, Cihaurbeuti, Beregbeg, Lakbok, Kawali, Cikoneng, Panumbangan, Cigugur, Cijulang, dan Panawangan.
“Gugatan ini muncul setelah PDIP kalah dalam perebutan sisa suara dengan suara utuh PKB. Dalam perebutan kursi terakhir PDIP kalah dengan selisih 781 oleh PKB, “ ujarnya.
Didi mengatakan, setelah muncul gugatan ini, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke sejumlah kecamatan yang dituduhkan terjadi pengurangan dan penggelembungan suara. Setelah dicek dengan meminta bukti otentik lembaran C1 plano di tingkat TPS, ternyata sama sekali tidak ada pengurangan atau penggelembungan suara.
“Lembaran C1 plano ini ditandatangani oleh seluruh saksi parpol, termasuk oleh saksi PDIP. Dan 60 persen saksi PDIP di tingkat TPS dan PPS sudah membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak ada kecurangan terkait pengurangan atau penggelembungan suara di TPS atau di lingkup desanya, “ tegas Didi.
Dengan begitu, lanjut Didi, pihaknya sudah siap untuk memberikan keterangan bahwa tudingan yang digugat PDIP ke Mahkamah Konstitusi datanya tidak akurat. “ Sudah kami buktikan dengan mengecek langsung ke lapangan. Kami membuka C1 plano di seluruh TPS yang dianggap PDIP ada kecurangan. Hasilnya, sama sekali tidak ada kecurangan, “ tandasnya.
Didi pun yakin gugatan PDIP akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena tidak ada satupun data yang dilaporkan sesuai dengan bukti di lapangan. “ Saya juga aneh, mereka mendapat data dari mana, sehingga menganggap ada kecurangan dalam penghitungan suara di sejumlah TPS di Kabupaten Ciamis,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Ciamis, Jeje Wiradinata, mengatakan, pihaknya tidak terlibat dalam gugatan tersebut. Karena yang menggugat KPUD Ciamis ke Mahkamah Konsititusi dilakukan oleh pengurus DPP PDIP.
“Kita hanya mendapat laporan saja dari DPP. Yang melakukan investigasi ke lapangannya pun dilakukan oleh tim khusus bentukan DPP PDIP. Kita tidak turut terlibat dalam gugatan ini, “ terang Jeje, ketika dihubungi HR, via telepon selulernya, Selasa (20/05/2014). (Bgj/Koran-HR)
