Kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Pangandaran yang baru dibentuk pada bulan Mei ini. Foto: Madlani/HR
Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Belum dimulainya proses lelang proyek pembangunan di Kabupaten Pangandaran menuai kritik dari Anggota DPRD Ciamis asal Kabupaten Pangandaran, Drs. Maman Suherman. Menurut dia, hingga saat ini proses lelang belum dilakukan, sementara waktu sudah mendekati ke masa pembahasan perubahan anggaran.
“Saya khawatir kondisi ini akan mengganggu proses pembangunan fisik di Pangandaran. Bulan Mei ini ternyata baru melangkah pada pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa), lalu kapan akan dimulainya proses lelangnya, “ ujarnya, kepada HR, Senin (05/05/2014).
Maman menegaskan, Pj. Bupati Pangandaran sebagai pengambil kebijakan, harus secepatnya mengambil langkah agar seluruh program pembangunan di Kabupaten Pangandaran bisa terealisasi.
“Apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada upaya untuk mengejar waktu, saya pesimis pembangunan di Pangandaran bisa terelisasi seluruhnya. Makanya, Pj. Bupati harus konsentrasi dalam menuntaskan target kerja ini, tanpa harus memikirkan hal lain, ” tandasnya.
Maman juga menilai kurang sinerginya antar pejabat di birokrasi Pemkab Pangandaran yang menjadi salah satu penyebab terlambatnya proses lelang ini.
“Saya sangat prihatin, karena sering mendengar di internal birokrasi sendiri antara pejabat satu dengan yang lainnya tidak nyambung. Hal itu tentunya harus segera disudahi, semua pihak mestinya harus berpikir untuk kemajuan Pangandaran, “ jelasnya.
Maman mengatakan, dirinya sudah meminta kepada Ketua DPRD dan KPUD Ciamis agar segera mempercepat proses pembentukan DPRD Kabupaten Pangandaran. Apabila DPRD Pangandaran sudah terbentuk, diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan Pemkab Pangandaran.
“Setelah dilakukan pelantikan Anggota DPRD Ciamis, diharapkan selang 2 bulan berikutnya terbentuk DPRD Pangandaran. Jadi, tidak harus menunggu 4 bulan dari pelantikan DPRD Ciamis, karena hal ini sangat mendesak. Kita juga berharap DPRD Pangandaran bisa ikut mengawal pembahasan perubahan anggara tahun ini,” ujarnya. (Mad/Koran-HR)
