Rabu, Mei 25, 2022
BerandaBerita BanjarTommy; PT Mega Sarana Harus Akomodir PKL Kenanga Banjar

Tommy; PT Mega Sarana Harus Akomodir PKL Kenanga Banjar

Kepala Bappeda kota Banjar, Ir. Tommy Subagja. Foto: Dok HR

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Keresahan para PKL Kenanga sebenarnya tidak harus terjadi, dengan 12 PKL lainnya yang belum terakomodir untuk ditempatkan di dalam cinema Kenanga dibagian food court. Kenapa begitu?, sebab, penelusuran HR mengenai proses pengajuan perizinan pembangunan, sebelumnya pihak Pemkota Banjar melalui tim Badan Koordinasi dan Perencanaan Daerah (BKPRD) dan pihak pengembang PT Mega Sarana telah melakukan kesepakatan untuk menampung seluruh PKL yang ada.

Dalam rapat BKPRD tersebut, telah dicapai kesepakatan bahwa PT Mega Sarana akan menampung seluruh PKL Kenanga untuk dapat berjualan di area food court. Atas dasar itulah, persetujuan pembangunan cinema Kenanga disetujui pihak Pemkot Banjar.

Kepala Bappeda kota Banjar, Ir. Tommy Subagja, saat dikonfirmasi HR melalui telepon selulernya, Senin (09/06/2014), membenarkan perihal telah adanya kesepakatan dalam rapat BKPRD tersebut.

Menurut Tommy, pihak PT Mega Sarana tidak mungkin mengikari kesepakatan hasil rapat tersebut. “Karena itu salah satu point penting yang harus dilakukan pihak pengembang, dan 12 pedagang itu yang harus ditawari duluan. Dan mereka sepakat, malah bilang akan melakukan kursus terlebih dahulu agar penampilan dan penyajian lebih bagus. Menurut mereka itu telah biasa dilakukan ditempat lain juga,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BMPPT kota Banjar, Drs. Ade Setiana, menegaskan, bahwa surat izin usaha perdagangan belum dikeluarkan pihaknya. Yang sudah dikeluarkan pihaknya hanya sebatas izin mendirikan bangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila pihak pengembang tidak melaksanakan kesepakatan seperti dalam rapat BKPRD, pihak Pemkot Banjar bisa mengambil tindakan tegas kepada pengembang, atas tidak dilaksanakannya kesepakatan dalam rapat tersebut.

Menurut Tommy, hal itu yang akan di negosiasikan bila pengembang tidak mengakomodir seluruh PKL yang ada. “Justru itu yang akan kita tagih ke pengembang bila sampai tidak dilaksanakan,” tandasnya.

Saat diperjelas HR, apakah pihak Pemkot Banjar tidak akan mengeluarkan izin usaha perdagangan, bila pengembang mengingkari hasil kesepakatan rapat BKPRD, Tommy dengan tegas menyatakan, “Tentu akan kita tagih janji mereka itu. Bila tidak, yaa kita pertimbangkan kembali untuk pemberian izin usaha perdagangannya”.

Mengenai ada permasalahan lain, lanjut Tommy, seperti keberatan para PKL mengenai harga sewa kios per-bulannya, hal itu sebetulnya masih dapat dibicarakan, meskipun pihak pengembang telah mengeluarkan ajuan harga kepada para PKL.

“Mengenai harga yang dianggap berat oleh PKL, kami berharap adanya toleransi dari pihak pengembang. Yang jelas, hal itu saya yakin masih bisa dibicarakan, agar ada titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak,” ucapnya.

Hal senada dikatakan, Sekretaris BMPPT kota Banjar, Saepudin S.Sos., menurutnya, logika aturannya memang seperti itu, yaitu, bila pengembang melanggar kesepakatan hasil rapat BKPRD, maka pihak Pemkot Banjar juga akan mempertimbangkan dikeluarkannya izin usaha perdagangan.

“Kami sepakat kalau pihak Bappeda akan mempertimbangkan dikeluarkannya izin usaha perdagangan, bila pengembang cinema kenanga mengikari kesepakatan BKPRD. Sebab, alur peraturannya seperti itu,” tegasnya.

Namun Saepudin dan Tommy, berharap hal itu tidak sampai dilakukan pihak Pemkot Banjar. Dan meminta pihak pengembang dapat duduk bersama menyelesaikan berbagai kendala yang terjadi. Menurut keduanya, langkah itu lebih elegan dibanding harus bersikukuh dengan pandangannya masing-masing.

“Banjar membutuhkan investasi untuk menyerap tenaga kerja, dan menggerakan roda perekonomian. Akan tetapi juga, para investor harus mengikuti aturan dan mengakomodir keinginan masyarakat. Saya yakin, akan ada solusi dan kesepakatan yang saling menguntungkan,” pungkas Tommy. (Subakti Hamara/Koran HR)

- Advertisment -