Kamis, Mei 19, 2022
BerandaBerita BanjarWalikota Banjar Kaget, Cinema Kenanga Jadi Supermarket?

Walikota Banjar Kaget, Cinema Kenanga Jadi Supermarket?

Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih S.IP., M.Si., saat melihat rancang bangun cinema Kenanga dan food court, yang diperlihatkan penanggung jawab pelaksana PT. Mega Sarana. Walikota kaget atas rancang bangun yang diperuntukkan bagi Supermarket. Foto:Hermanto/HR

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Berawal dari keresahan 12 PKL Kenanga yang belum terakomodir untuk ditempatkan didalam Gedung Cinema Kenanga dan food court (pusat jajanan serba ada.red) oleh pihak pengembang PT. Mega Sarana. Akhirnya Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih S.IP., M.Si., melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan di jalan Hamara Effendi, dan bertemu dengan perwakilan PKL Kenanga, Senin (9/6).

Selain berdialog dengan sejumlah perwakilan PKL, Walikota pun menanyakan rancang bangun yang konon tak mampu menampung seluruh pedagang. Saat itu, penanggung jawab pelaksana, Wandi, langsung memberikan rancang bangun cinema Kenanga.

Namun alangkah kagetnya Walikota Banjar saat membaca judul peruntukkan rancang bangun yang diserahkan Wandi, ternyata rancang bangun diperuntukkan bagi pusat perdagangan modern (tertulis sebuah nama toko modern.red).

“Tolong bilangin kalau untuk superindo tidak akan saya izinkan,” ucap Walikota spontan kepada Wandi.

Tak berselang lama, Walikota meminta kehadiran Kepala BMPPT kota Banjar, Drs. Ade Setiana, untuk menjelaskan proses perizinan yang telah ditempuh sebelumnya. Sebab, Walikota merasa keberatan kalau pembangunan cinema kenanga ternyata diperuntukkan bagi pembangunan toko modern.

Seolah tak sabar untuk mendapatkan penjelasan, setibanya Kepala BMPPT ke lokasi, Walikota langsung meminta penjelasan mengenai judul peruntukkan rancang bangun tersebut.

Ade Setiana pun merasa kaget atas peruntukkan rancang bangun itu. Menurutnya, gambar perizinan sebelumnya, pihak PT Mega Sarana mengajukan bagi pembangunan cinema dan area food court (stand penjual makanan.red).

“Kami tak pernah memberikan perizinan untuk pembangunan mall atau toko modern,” jelasnya kepada HR meyakinkan.

Mendengar penjelasan itu, Wandi, penanggung jawab pelaksana mengatakan pihaknya tidak mungkin mengganti rancang bangun yang sebelumnya diajukan untuk menempuh perizinan.

“Setahu saya gambar ini juga yang disetujui pihak bapak (Kepala BMPPT.red). Mana mungkin kami menggantinya, saya kan hanya pelaksana pembangunan,” tukas Wandi sedikit sengit.

Atas penjelasan tersebut, Walikota meminta Kepala BMPPT untuk dapat menghindari permasalahan seperti sebelumnya mengenai perizinan toko modern. “Awas loh, jangan seperti yang sudah-sudah,” ungkap Walikota.

Selain itu, Walikota pun mendengarkan keinginan para PKL agar terakomodir dalam cinema Kenanga kelak. Mereka juga meminta agar pihak pengembang tidak memberikan harga kontrakan kios/stand yang terlalu tinggi.

Menurut perwakilan PKL, Agus, harga sewa kios/stand per-bulan mencapai Rp. 3 juta. Hal itu tentunya memberatkan mereka. “Selain meminta agar semua PKL mendapat tempat, kami juga meminta harga sewa jangan terlalu mahal. Tapi, kalau memang rancang bangun untuk mall atau toko modern, ya pasti mahal. Padahal dulu kan perizinannya untuk cinema dan food court,” jelasnya.

Atas permintaan itu, Walikota meminta kepada pihak pengembang dan pengelola untuk kembali bermusyawarah dengan para PKL. “Dalam waktu dekat ini harus bertemu antara PKL dan pengelola. Agar ada solusi yang baik untuk kedua belah pihak,” pintanya.

Berjualan dipinggir jalan dan menggunakan trotoar, menurut Walikota, itu tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk itu, pihaknya meminta agar PT Mega Sarana mampu menampung seluruh PKL dikawasan Kenanga.

Saat HR meminta konfirmasi penjelasan kepada PT. Mega Sarana, seorang tenaga keamanan menyarankan untuk melakukan konfirmasi ke pihaknya yang berada di Ciamis. “Kami disini tak berwenang memberikan penjelasan atau keterangan apapun. Sebaiknya ke Giant Ciamis saja, disitu ada yang berwenang memberikan penjelasan,” ucapnya kepada HR.

Upaya untuk meminta konfirmasi dari orang yang berwenang dari PT. Mega Sarana yang berada di Ciamis, hingga berita ini diturunkan, orang bersangkutan tak dapat ditemui. Menurut keterangan seorang staf di Giant Ciamis, orang yang berkompeten memberikan keterangan Pers sedang tidak ditempat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjar, Drs. Dadang R Kalyubi, M.Si., saat dikonfirmasi HR melalui telepon seluler, Senin (9/6), mengatakan, bahwa pihaknya belum tuntas dalam pembahasan Raperda toko modern. Menurutnya, hal itu terganjal oleh peraturan-peraturan baru dari pemerintah pusat.

“Perda baru belum ada. Jadi masih mengacu pada peraturan yang lama. Jadi untuk toko modern masih dibatasi perizinannya,” jelasnya. (SBH/Hermanto/DSW/Koran HR).

- Advertisment -