Jumat, Mei 27, 2022
BerandaBerita PangandaranFPB Demo Cabut Izin HGB PT. Startrust Di Pangandaran

FPB Demo Cabut Izin HGB PT. Startrust Di Pangandaran

Juru Bicara FPB tengah menyampaikan tuntutan pencabutan izin HGB PT Startrust. Pendemo diterima Sekda Kab. Pangandaran, pihak BPN Ciamis dan Perwakilan PT Startrust, di Aula Setda Pemkab Pangandaran, Kamis, (17/07/2014).

Foto : Madlani/HR

Parigi, (harapanrakyat.com)

Gejolak tuntutan pencabutan izin HGB PT Startrust kembali mencuat di Pangandaran. Forum Pangandaran Bersatu (FPB), yang mengatasnamakan masyarakat Pangandaran, mendatangi Aula Setda Kab. Pangandaran, Kamis, (17/07/2014), meminta Pemkab Pangandaran untuk mengembalikan pengelolaan tanah kepada negara

FPB menuding PT Startrust telah menyalahgunakan izin HGB tersebut. Mereka menuntut kepada Pemkab Pangandaran untuk kembalikan eks HGU Startrust menjadi tanah negara, dengan pengawasan pihak Pemkab.

Selain itu, FPB juga menuntut bekukan status tanah HGB PT Startrust eks HGU, karena terindikasi terjadi penyelewengan. Dan lakukan pendataan kasus-kasus tanah, dengan membentuk tim terpadu.

Juru bicara FPB, Arif Budiman, mengatakan, agar aset-aset di Pangandaran terindentifikasi, terutama masalah pertanahan. Menurut Arif, HGB PT Startrust terbit pada tahun 1997, dan sampai sekarang belum dilakukan apapun.

Merujuk pada Undang-undang Pokok Pertanahan No 5 Tahun 1960, apabila HGB dalam waktu 3 tahun tidak ada pembangunan, maka akan dikembalikan ke negara.

“Sikap kita tegas, mengharapkan Pemda Pangandaran bertindak tegas, ambil alih tanah tersebut, masalah urusan hukum kita hadapi bersama-sama,” tegas Arif .

Dikatakan Arif, pihaknya mempunyai informasi bahwa BPN Provinsi telah merekomendasikan ke BPN Pusat, bahwa tanah tersebut terlantar.

“Selain menunggu langkah yang akan diambil BPN Pusat, seharusnya dengan tidak mengupayakan proses hukum juga, hal itu sudah jelas melanggar Undan-undang pertanahan,” tandasnya

Sementara itu, Kasi Pengukuran BPN Ciamis, Aan Rosmana, yang hadir dipertemuan itu, mengatakan, pihaknya akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Dan akan membantu serta menjembatani keinginan warga.
“T anah PT Starstrust sudah masuk ke database BPN Propinsi, dan tanah ini terindikasi terlantar, kita tunggu keputusan BPN Pusat seperti apa, ” jelasnya.

Sekretaris Daerah, Pemkab Pangandaran, Mahmud, SH., MH., mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan somasi dengan mengirim surat ke PT Startrust tertanggal 25 November 2013.

Hal itu dilakukan karean sudah selama 17 tahun pihak PT Startrust tidak melakukan kewajibannya. “Seperti membangun sarana prasana penunjang keprawisataan yiatu, hotel berbintang, restoran, cottage, pondok remaja, area perkemahan, kawasan atraksi wisata, parkir, pasar seni dan lainnya,” jelas Mahmud.

Mahmud juga membeberkan isi somasi Pemkab Pangandaran kepada PT Startrust, “Isinya sangat jelas. Apabila tidak ada itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya, maka kami akan melaporkan tanah tersebut terindikasi terlantar, dan tidak sesuai peruntukkannya,” ungkapnya.

Perwakilan pihak PT Startrust, Dani Suterisna, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pj Bupati Pangandaran, akan membangun infrastruktur mendasar seperti membuat jalan tengah di Bulak Laut.

“Itu sudah kami lakukan dengan membuat jalan, dan mudah-mudahan bermanfaat,” jelasnya. (Madlani/R1/HR-Online)

- Advertisment -