Selasa, Agustus 16, 2022
BerandaBerita CiamisAkademisi Pertanyakan Upaya Pembinaan Koperasi di Ciamis

Akademisi Pertanyakan Upaya Pembinaan Koperasi di Ciamis

Foto: Ilustrasi

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Vakumnya separuh jumlah koperasi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mendapat perhatian dari akademisi Universitas Galuh (Unigal) Ciamis. Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), H. Awang Kustiawan, Drs.MM.

Ketika ditemui HR, Senin (11/8/2014), Awang mengatakan, kevakuman separuh jumlah koperasi tersebut tentunya akan menjadi salah satu kendala pemerintah dalam upaya menggerakan perkoperasian di Kabupaten Ciamis.

Awang menuturkan, koperasi merupakan ‘soko guru’ bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, makna dari istilah ini dapat diartikan bahwa koperasi sebagai ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Keberadaannyapun diharapkan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun di era reformasi ini, keberadaannya banyak dipertanyakan, bahkan seringkali ada yang mengatakan peranan koperasi sudah tidak terlalu terdengar lagi.

Tampaknya, kata Awang, pembinaan koperasi saat ini belum banyak membawa perubahan dan masih terobsesi kepada pembinaan pola lama dengan menekankan kegiatan usaha tanpa didukung oleh SDM yang kuat dan kelembagaan yang solid.

“Upaya pembinaan terasa setengah hati. Akibatnya kegiatan koperasi seperti samar-samar keberadaannya. Tidak ada lagi koperasi baru yang tumbuh bahkan ada Koperasi yang dulu besar semakin surut keberadaannya. Hal tersebut mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa koperasi yang berjalan semakin samar atau tidak terlalu terdengar lagi keberadaannya,” ungkapnya.

Merujuk pada ketentuanya, keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan.

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Eva Faridah, SE.,M.Si, Akademisi Unigal lainnya, berpendapat, minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), baik itu selaku pengurus atau pegiat koperasi, menjadi salah satu dari sekian banyak kendala yang ditengarai menghambat pengembangan koperasi dan UMKM saat ini.

“Kedepan, perlu ada persamaan persepsi untuk menyeragamkan pengembangan koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Menurut Eva, profesionalisme SDM masih menjadi masalah yang paling serius. Dia juga menilai, proses regenerasi penggiat koperasi masih kurang. Dengan kata lain, penggiat koperasi saat ini masih didominasi kalangan yang sudah sepuh, bisa jadi diatas 40 tahun.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga perlu menyusun program untuk pengembangan dan penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM. Ini adalah faktor penting dalam mendukung upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Seperti diberitakan pada edisi sebelumnya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Ciamis melansir jumlah koperasi saat ini mencapai sekitar 600-an unit. Namun dari total jumlah itu hanya sebanyak 271 koperasi yang terbilang masih aktif. Padahal, dalam beberapa momentum gerakan perkoperasian, Pemprov Jawa Barat, meminta peran koperasi sebagai soko guru ekonomi kembali dihidupkan di kabupaten/ kota.

Menanggapi hal itu, Kasie Kelembagaan Koperasi Disperindagkop Ciamis, Iman Kardiman, S.Sos, Selasa (5/8/2014), tidak menyangkal keinginan pemprov tersebut. Pihaknya mengaku sudah mengetahuinya.

Hanya saja, kata Iman, saat ini Disperindagkop Ciamis belum memiliki kegiatan dan program untuk penguatan kelembagaan koperasi. Berkaitan dengan ini, Disperindagkop akan menunggu program yang akan digulirkan oleh Pemprov Jabar.

“Kita belum ada program untuk itu (penguatan kelembagaan koperasi). Kita akan menunggu program dari Pemprov Jabar,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Koperasi dan UMKM, Drs. Adang Hadijaman, M.Pd, menyebutkan, pihaknya tentu akan berupaya merealisasikan apa yang menjadi program Pemrov Jabar, terkait penguatan kelembagaan koperasi.

Diakui Adang, jumlah koperasi di Kabupaten Ciamis memang banyak, bahkan mencapai sekitar 600-an. Dari jumlah itu, tercatat hanya sekitar 271 unit koperasi yang masih bisa dibilang aktif.

Menurut Adang, mayoritas kendala yang dialami setiap koperasi adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Kelemahan SDM membuat koperasi kurang berjalan dengan baik, sehingga tidak sedikit yang gulung tikar.

“Ditambah lagi, kendala SDM pengurus koperasi yang memiliki motivasi untuk mencari keuntungan pribadi,” katanya.

Adang mengaku pihaknya memiliki solusi, salah satunya adalah pembenahan SDM yang akan mengelola koperasi. Sebab, pemahaman tentang perkoperasian sangat penting untuk membangun dan memajukan kelembagaan koperasi. (Deni/Koran-HR)