Sabtu, Agustus 20, 2022
BerandaBerita PangandaranDiduga ‘Disunat’ 15%, Bantuan Bedah Rumah di Pangandaran Kisruh

Diduga ‘Disunat’ 15%, Bantuan Bedah Rumah di Pangandaran Kisruh

Foto: Ilustrasi

Cijulang, (harapanrakyat.com),-

Program bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat yang digulirkan di Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, kisruh. Pasalnya, pihak penerima bantuan menuding pihak panitia tidak transparan dalam pengelolaan bantuan yang diberikan dalam bentuk barang bangunan tersebut.

Otong (47), Ketua Kelompok Penerima Bantuan, yang juga warga RT16/RW07 Dusun Mandala, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, mengatakan, dirinya membawahi 11 orang warga yang mendapat bantuan rehab rumah. Namun, dalam pengelolaan bantuan tersebut, lanjut dia, terdapat kejanggalan dalam proses pencairannya.

“Meski saya ditunjuk sebagai ketua kelompok, namun hingga hari ini belum mengetahui nota pembelian dan penerimaan barang matrial, baik dari panitia ataupun langsung dari toko bangunan yang ditunjuk,” katanya, kepada HR, pekan lalu.

Otong menjelaskan, sebelum mendapat bantuan tersebut, dirinya sudah mempersiapkan bahan bangunan sebagai tambahan untuk menyelesaikan rehab rumah. Dia menambahkan, dirinya pernah bernegosiasi dengan pihak panitia menyusul kesiapan sudah menyediakan bahan bangunan.

Otong pun kemudian meminta sebagian uang kepada panitia untuk membeli matrial dan sebagian lagi untuk membayar ongkos kerja. “Namun, pihak Panitia memotong uang bantuan tersebut sebesar 15%. Panitia beralasan potongan uang tersebut diberlakukan karena saya tidak mengambil matrial dari panitia, tetapi malah mengambil uangnya, “ katanya.

Hal senada dikatakan Aen (53), penerima bantuan yang juga warga RT 16/RW 07 Dusun Mandala, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang. Dia mengatakan, pada pencairan termin pertama, dirinya mendapat uang dari panitia sebesar Rp. 2,6 juta ditambah semen sebanyak 10 zak.

“Pertama saya mendapat Rp. 1 juta, kedua menerima semen 10 zak, dan yang terakhir mendapat Rp. 1,6 juta,” katanya, kepada HR, pekan lalu.

Menurut Aen, pada termen pertama, dirinya seharusnya mendapat bantuan sebesar Rp.3,75 juta. Namun, setelah dihitung, uang dan barang yang telah diterimanya masih ada selisih kekurangan dari jumlah uang atau barang yang seharusnya diterimanya.

“Saya juga sempat menanyakan kepada pihak panitia terkait sisa uang tersebut. Namun, kata panitia uang jatah saya pada termin pertama sudah habis dengan jumlah Rp. 3,5 juta, “ terangnya.

Heru (44), yang masih penerima bantuan, warga RT 15/RW 07 Dusun Mandala, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, mengaku dirinya tidak pernah dilibatkan dalam negosiasi harga dengan toko yang ditunjuk untuk pengadaan barang.

Menurut dia, meski sudah menerima seluruh barang bangunan, namun dirinya tidak mengetahui berapa harga- harga barang yang diterimanya. Bahkan, nota pembelianya pun tidak pernah melihat.

Dia pun mengaku kecewa tidak pernah dilibatkan dalam pembelian bahan bangunan tersebut, sehingga tidak mengetahui persis berapa uang yang telah dipakai untuk pembelian bahan bangunan.

Ditemui terpisah, Sekretaris BPD Desa Batukaras, Ade Rukanda, mengaku dirinya tidak pernah diajak untuk bermusyawarah dalam pembentukan kepanitiaan bantuan bedah rumah tersebut. Dia pun mengaku pernah mendengar kabar tentang adanya kejanggalan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Ade menegaskan, seharusnya setiap ada program yang bergulir di desa harus melibatkan BPD untuk diajak musyawarah. “Karena BPD memiliki tugas pengawasan terhadap program yang digulirkan di tingkat desa,” tutur Ade, pekan lalu. Dia pun mengaku dirinya tidak tahu berapa banyak warga di desanya yang menerima bantuan tersebut.

Namun begitu, Ketua BPD Desa Batukaras, Hasan, mengaku mendapat kabar adanya bantuan rehab rumah tersebut. “Kalau tidak salah Desa Batukaras mendapat bantuan bedah rumah sebanyak 293 KK. Dan masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp. 7, 5 juta yang diberikan dalam dua termin,” katanya.

Namun, Hasan membantah dalam penyaluran bantuan tersebut ada potongan yang dilakukan oleh panitia. Menurut dia, tidak ada potongan uang apapun. Sementara terkait kisruh yang terjadi saat ini hanyalah kesalahpahaman warga saja.

“Pencairan bantuan tersebut baru tahap pertama, itupun belum semuanya menerima, masih dalam proses. Bantuannya juga dalam bentuk barang bangunan, bukan uang,” tegasnya, kepada HR, Senin (03/08/2014).

Hasan menjelaskan, pada pencairan tahap pertama, matrial yang sudah disalurkan yakni pasir, batako, semen dan besi. “Kami meminta warga tetap kondusif. Jika ada permasalahan segera dikonsultasikan dengan BPD atau panitia,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Desa Batukaras, Ikin, menjelaskan, bantuan bedah rumah ini merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat. Penerima Bantuan di Desa Batukaras tersebar di 6 Dusun, yakni Dusun Sijangkalang, Dusun Batukaras, Dusun Mandala, Dusun Cidahu, Dusun Pasuketan dan Dusun Nagrog.

“Setiap dusun memperoleh pembagian yang adil dan disesuaikan dengan kebutuhan,” tutur Ikin, kepada HR, Senin (04/08/2014).

Dari 279 warga yang mendapat bantuan, lanjut Ikin, dibagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok yang menerima bantuan sebesar Rp.7,5 juta dan kelempok yang menerima Rp. 15 juta.

“Warga yang menerima bantuan sebesar Rp.15 juta adalah para janda jompo. Dari 279 penerima bantuan tersebut, dikomunitaskan menjadi 29 kelompok. Hal itu untuk memudahkan pemantauan, “ jelasnya.

Menurut Ikin, dana bantuan tersebut tidak berbentuk uang, namun berbentuk matrial atau barang bangunan. Adapun toko matrial yang menjadi pemasok bantuan tersebut, ditentukan berdasarkan hasil musyawarah.

“Pertimbangan penunjukan toko bangunan tersebut berdasarkan kreteria putra daerah, kredibel, kemampuan omzet dan kesanggupan menyediaan bahan bangunan secara tepat waktu. Hasil kesepakatan ini dibuat dalam sebuah berita acara, “ katanya.

Terkait isu potongan sebesar 15%, Ikin menjelaskan, memang ada penerima bantuan yang sudah memiliki sebagian bahan bangunan. Dan penerima bantuan tersebut memohon untuk menerima bantuan dalam bentuk uang. Alasan mereka, menurut dia, kerena mereka tidak ada uang untuk membayar pekerja.

“Semenara pihak penyedia bahan bangunan atau toko merasa kerugian jika diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk uang, sehingga dia memotong uang sebesar 15% sebagai keuntungannya,” katanya.

Ikin meminta apabila ada warga yang keberataan, pihaknya siap untuk diajak musyawarah guna meluruskan permasalahan yang terjadi. “Sebenarnya yang paling berperan dan bertanggungjawab dalam penyaluran dana bantuan ini adalah Tim Pendamping Masyarakat (TPM). Karena kami dari pihak desa tidak pernah mendapat Bimibingan Teknis (Bintek) terkait bantuan bedah rumah ini. Kalau mau tanya lebih jelas, coba tanya ke TPM,” pungkasnya. (Askar/Koran-HR)