Kemenag Ciamis: Petugas Pungut Biaya Nikah Laporkan kepada Kami

Foto: Ilustrasi

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis mengumumkan, Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) nomor 47 tahun 2004 menjadi PP nomor 48 tahun 2014. PP nomor 48 tahun 2014 adalah perubahan atas PP nomor 47 tahun 2004. PP itu berisi tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama.

Kasie Binmas Kemenag Ciamis, H. Eep Nuhyana, Selasa (26/08/2014), mengatakan, peraturan tersebut mengatur tentang dua kelompok tarif nikah, yakni nol rupiah bagi pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan tarif Rp 600 ribu bagi pencatatan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu.

Peraturan tersebut, tambah dia, menyangkut tentang ketentuan tarif/ biaya nikah, yang kini tidak boleh dipungut, untuk meringankan beban masyarakat terutama yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam PP No. 48/2014 tersebut, Kata Eep, telah ditetapkan peraturan, diantaranya apabila masyarakat/ calon pengantin, melaksanakan pernikahan di balai nikah KUA tidak akan dikenakan biaya.

Pernikahan di luar KUA tetap bisa dilaksanakan secara gratis, apabila calon penganten dinyatakan tidak mampu dan dapat membuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dari pihak berwenang.

Selain itu, masyarakat yang terkena musibah bencana alam bisa melaksanakannya di luar KUA dan tidak akan dipungut biaya. Biaya pernikahan di luar KUA disetorkan langsung oleh calon mempelai ke bank yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Nantinya, uang tersebut oleh Kementerian disetorkan ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Eep mengaku, pihaknya sudah mensosialisasikan peraturan baru tersebut melalui pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan. Dia berharap, informasi penting itu sampai ke masyarakat.

Dia juga menghimbau agar masyarakat melaporkan segera apabila mendapati oknum dari petugas pencatatan nikah yang melakukan pungutan. “Kalau oknum itu dari petugas KUA, maka itu menjadi tanggung jawab kami. Tapi kalau oknum itu dari luar, maka itu di luar tanggung jawab kami,” pungkasnya. (DSW/Koran-HR)