Jumat, Agustus 19, 2022
BerandaBerita TerbaruLapas Ciamis Didominasi Napi Kasus Perlindungan Anak

Lapas Ciamis Didominasi Napi Kasus Perlindungan Anak

Foto Ilustrasi

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ciamis saat ini mayoritas narapidana (napi) yang tersangkut masalah atau kasus perlindungan anak. Jumlahnya mencapai 84 orang napi. Hal itu disampaikan Kalapas Ciamis, Dasep Rana Budi S.Sos.,M.Si., ketika ditemui HR, Selasa (26/8/2014).

Dasep mengatakan, sebelum dipindahkan ke lapas Cirebon dan Banjar, mayoritas penghuni Lapas merupakan napi kasus Narkoba. Jumlahnya yaitu sebanyak 92 orang. ”Karena over kapasitas, bahkan pernah mencapai 400 penghuni, napi narkoba dipindahkan ke Cirebon, dan napi asal Banjar dipindahkan ke Lapas Banjar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dasep menjelaskan, menurut klasifikasi perkara, kasus tertinggi yang ada di Lapas Ciamis diantaranya, Narkotika 59 orang, perlindungan anak 84 orang, penipuan 26, perampokan 16 orang, penganiayaan 10 orang, Imigran 9 orang, pembunuhan 7 orang, penggelapan 5 orang dan kasus korupsi 5 orang. Jumlah total keseluruhan mencapai 292 Napi.

Dari 292 napi tersebut, diantaranya tahanan A I (tahanan penyidik) 5 orang, A 2 (Tahanan Penuntut Umum) 5 orang, A 3 (Tahanan hakim PN) 59 orang, dan A V (tahanan Mahkamah Agung) 1 orang. Untuk Narapidana B I (Hukuman 1 tahun ke atas) 200 orang, B IIa (hukuman 3 bulan sampai satu tahun) 19 orang, B III (hukuman kurangan pengganti) sebanyak 3 orang.

”Jumlah penghuni Lapas Ciamis sebenarnya sudah over kapasitas. Kapasitas maksimum Lapas Ciamis sebenarnya hanya 148 orang,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Dasep mengaku pihaknya sudah melakukan upaya pembinaan kepada para penghuni Lapas. Diantaranya pembinaan di bidang agama, olahraga, keterampilan, kesenian dan kesehatan.

Namun demikia, kata Dasep, yang menjadi kendala penghuni Lapas saat ini, program layanan kesehatan yang digulirkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasalnya, pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan menjadi terhambat.

”Kami berharap solusi dari keadaan ini. Karena selain kami juga tidak memiliki anggaran kesehatan untuk WBP dalam DIPA tahun 2014, sampai saat ini juga belum ada kejelasan mengenai penanganan WBP yang sakit melalui program BPJS,” pungkasnya. (DSW/Koran-HR)