Foto: Ilustrasi
Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Sebanyak 112 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran turut dilaporkan dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) yang saat ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Laporan itu muncul menyusul laporan dari tim sukses Capres-Cawapres Prabowo Subianto- Hatta Rajasa bahwa di sejumlah TPS tersebut diduga terdapat kecurangan.
Ketua KPUD Kabupaten Ciamis, Kikim Tarkim, S.Ag, M.Si, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, laporan itu muncul setelah ada klaim dari saksi pasangan Capres- Cawapres, Prabowo-Hatta, bahwa ada perbedaan jumlah suara antara hasil rekapitulasi KPUD dengan rekap yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan tersebut.
“Mereka berpijak dari laporan saksi TPS, dimana menduga terdapat selisih suara antara hasil rekapitulasi KPUD dengan rekapitulasi tim pemenangan Prabowo-Hatta. Selisih suara itu diklaimnya merugikan pasangan Prabowo-Hatta. Karenanya, mereka menggugat kami ke MK,” katanya, kepada HR, Selasa (12/08/2014).
Selain tudingan soal adanya selisih suara, kata Kikim, tim pemenangan Prabowo-Hatta pun menuding ada perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan KTP. Dalam laporan mereka, sambung dia, disebutkan bahwa data pemilih yang tercatat menggunakan KTP berbeda dengan realiasi di lapangan.
“Contohnya, kalau seandainya di suatu TPS tercatat 200 pemilih yang menggunakan KTP, tetapi nyatanya menghasilkan 204 suara dari pemilih tersebut. Artinya, ada selisih 4 suara dan mereka menduga ada kecurangan,” terangnya.
Setelah pihaknya membuka kotak suara di 112 TPS yang dilaporkan ada kecurangan tersebut, lanjut Kikim, ternyata tidak ditemukan perbedaan sebagaimana yang dituduhkan dalam laporan tersebut. “Meski setelah dicek tidak ada perbedaan, namun kami siap untuk dihadirkan di persidangan MK untuk mengklarifikasi dan membantah tudingan tersebut,” tegasnya.
Menurut Kikim, tudingan adanya kecurangan di 112 TPS di Kabupaten Ciamis, sebenarnya muncul ketika Hakim MK meminta perbaikan berkas pengaduan kepada tim Prabowo-Hatta.
“Karena awalnya hanya 4 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaporkan ke MK. Tetapi, setelah MK meminta perbaikan berkas laporan, tim Prabowo-Hatta malah merubah laporannya dan sekaligus melaporkan seluruh KPUD kabupaten/kota di Jawa Barat,” katanya.
Kikim mengatakan, meski hanya 112 TPS yang dilaporkan ke MK, namun berdasarkan intruksi dari KPU Pusat, harus seluruh kotak suara TPS dibuka dan dihitung ulang. “ Mulai hari Selasa (12/08/2014), kami membuka dan menghitung kembali suara di kotak (suara) yang disaksikan oleh saksi dari kedua pasangan calon,” katanya. (Bgj/Koran-HR)
