Foto: Ilustrasi
Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang digulirkan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, disoal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.
Ketua BPD Kawali, Dosdi Sutardi, Senin (8/9/2014), menuding, Tenaga Pendamping (TPM) kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program bedah rumah. Pasalnya, warga menganggap, program BSPS yang diprogramkan Kemenpera, layaknya sebuah acara bedah rumah salah satu televisi swasta nasional.
Dodi menuturkan, warga penerima bantuan menilai bahwa program BSPS tersebut sebagai program bedah rumah. Sebab, jauh sebelumnya, BSPS disebutkan sebagai lanjutan dari program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan ada juga yang menyebutkan program bedah rumah.
Dengan sebutan bedah rumah, kata Dodi, warga penerima bantuan mengagap program tersebut seperti halnya program acara bedah rumah yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta nasional.
“Soalnya di televisi, penerima bantuan tinggal menerima kunci. Bahkan saat rumah sedang dibedah, penerima bantuan dimanjakan layaknya orang kaya. Dan padahal, BSPS tidak seperti itu,” katanya.
Pada kesempatan itu, Dodi mengungkapkan, setelah mendapat BSPS, setiap penerima BSPS dituntut bertanggung jawab menutupi segala kekurangan dan harus sanggup mengejar target waktu yang sudah ditentukan.
Terkait pengunduran diri penerima BSPS, lanjut Dodi, disinyalir kurang memahami ketentuan yang disyaratkan dalam program BSPS tersebut. Hal itu lantaran disebebabkan kurangnya sosialisasi.
Heru, warga Dusun Banjarwaru, RT 05 RW 06, Desa Kawali, Selasa (9/9/2014), mengatakan, pada umumnya bantuan tersebut diterima. Namun, setiap penerima sifatnya memaksakan diri, terlepas bisa terselesaikan atau tidak.
Menurut Heru, warga penerima hanya menerima bahan bangunan atau materialnya saja, karena segala kebutuhan barang matrial tersebut, pengadaannya dikoordinir oleh Pokmas (kelompok masyarakat).
Kepala Desa Kawali, Ismail Marzuki, Senin (8/9/2014), di ruang kerjanya, mengatakan, BSPS merupakan program yang diusulkan kepala desa sebelum dirinya. Dia juga membenarkan adanya perbedaan persepsi di masyarakat terkait program BSPS.
“Tapi, perbedaan itu wajar terjadi. Karena setiap SDM individu masing-masing kan berbeda,” katanya. (dji/Koran-HR)
