Sabtu, Agustus 13, 2022
BerandaBerita BanjarForkom Banjar: UU Desa Bagaikan Pedang Bermata Dua

Forkom Banjar: UU Desa Bagaikan Pedang Bermata Dua

Foto: Ilustrasi

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Diberlakukannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, dimana setiap desa akan menerima bantuan dana miliaran rupiah, mendapat sorotan dari aktivis mahasiswa dan pemuda yang ada di Kota Banjar.

Presiden Forum Komunikasi Mahasiswa (Forkom) Kota Banjar, Wahidan, mengatakan, UU tersebut sama halnya seperti pedang bermata dua. Artinya, satu sisi UU Desa merupakan suatu bentuk perubahan paradigma pemerintah pusat dalam strategi pembangunan.

Namun, di sisi lainnya, jika seorang kepala desa salah dalam memahami dan memaknai ruh yang terkandung dalam UU Desa, atau melakukan penyalahgunaan dalam menginterpretasikan pasal per pasal yang termaktub dalam UU Desa, hal itu dikhawatirkan akan bermunculannya para koruptor uang rakyat yang lahir dari rahim pemerintah desa.

“Dengan lahirnya UU Desa ini, itu artinya desa telah diakui sebagai daerah otonomi yang diberi kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya desanya. Selain itu, desa juga dijadikan sebagai garda terdepan dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan,” kata Wahidan, kepada HR, Selasa (29/09/2014).

Lanjut dia, dari bantuan dana yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah itu diharapkan adanya sebuah pemerataan kesejahteraan yang tidak hanya dirasakan oleh masyarkat kota saja, akan tetapi sampai ke pelosok desa.

Sedangkan di Kota Banjar sendiri, jauh sebelum UU Desa itu lahir, anggaran dana desa (ADD) dari APBD Kota Banjar sudah menembus angka Rp.1 miliar. Menurut Wahidan, diberlakukannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara otomatis ADD di Kota Banjar akan berada dikisaran Rp.1,9 miliar.

Disini lah nantinya sebuah akuntabilitas mutlak harus dilakukan, karena terkait dengan pelaporan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang cukup besar. Sebab perlu diingat kembali, bahwa diberlakukannya UU Otonomi Daerah banyak sekali kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

“Inilah salah satu kekhawatiran yang muncul diberikannya proporsi kewenangan yang besar terhadap kepala desa. Sebab tidak menutup kemungkinan juga seorang kades akan terjerumus tindak pidana korupsi,” katanya.

Wahidan yang juga menjabat Ketua III DPD KNPI Kota Banjar, mempertanyakan mengenai kesiapan SDM atau kemampuan para kepala desa dan seluruh aparatur pemerintah desa di Kota Banjar, dalam mengolah dana sebesar itu.

Karena, besaran anggaran desa bila tidak dikelola dengan transparan dan dialokasikan secara tepat, maka potensi menjadi sarang korupsi di tingkat desa sangat tinggi. Selain untuk cek and balance dari BPD, kesiapan masyarakat juga sangat diperlukan agar bisa lebih berperan aktif dalam perencanaan maupun pengawasan setiap program pemerintah desa.

Menurutnya, peningkatan kapasitas pemerintah ataupun warga desa menjadi hal yang sangat penting, sebab yang namanya otonomi sangat berkaitan erat dengan kompetensi atau kemampuan.

“Disinilah perlunya pendampingan yang serius. Jika tidak, tujuan otonomi desa bukalah menguatkan, akan tetapi malah akan memperlemah otonomi desa itu sendiri,” tandasnya.

Agar UU Desa dapat diimplementasikan dengan baik, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk membentuk tim khusus guna melakukan pendampingan serius yang terencana serta bertahap.

Tim khusus juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat maupun masyarakat desa. Tim ini memiliki peran memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa tentang pentingnya berpartisipasi dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Hal lain yang juga menurutnya penting yaitu, meningkatkan  kemampuan pemerintah desa dalam penggalian potensi ekonomi yang dimiliki desa. Tujuannya agar dapat diformulasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan berupa peraturan maupun anggaran yang tepat sasaran.

“Kelompok pemuda juga harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, memahami penganggaran, dan mendorong kelompok pemuda menjadi evaluator kinerja dari pemerintah desa,” ujarnya.

Intinya, seluruh komponen masyarakat harus berani mendorong terciptanya transparansi informasi publik di lingkungan pemerintah desa. Hal ini agar setiap keputusan maupun kebijakan pemerintah desa, baik dalam bentuk perdes (peraturan desa) maupun kebijakan dari sisi anggaran dapat mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga, dengan mudahnya masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan di desa. (Nank/Koran-HR)