Parigi, (harapanrakyat.com),- Meski dalam pengesahan Undang-undang tentang Pilkada yang baru disyahkan oleh DPR menghasilkan keputusan bahwa Pilkada dipilih oleh DPRD, namun tidak mempengaruhi Pemkab Pangandaran dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Pangandaran yang sedianya akan digelar pada tahun 2015 mendatang.
Sekda Pangandaran, Mahmud, SH, MH, mengatakan, meski dalam klausul UU Pilkada yang telah disyahkan DPR menyebutkan Pilkada dipilih oleh DPRD, namun setelah pengesahan kemudian berlanjut terhadap gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Memang kita pun bingung melakukan persiapan Pilkada ketika belum ada kepastian soal UU Pilkada tersebut. Namun, kita tetap berjalan melakukan persiapan sembari mengamati perkembangan yang terjadi setelah penetapan UU tersebut berujung polemik,” katanya, kepada HR, Selasa (30/09/2014).
Menurut Mahmud, tahapan dan persiapan yang sudah dilakukan pihaknya bersama KPUD Ciamis, tetap dilanjutkan. Hal itu sebagai langkah antisipasi apabila hasil gugatan uji materil di MK mengembalikan Pilkada dengan sistem pemilihan langsung.
“Kalau nanti yang terjadi MK mengembalikan ke sistem Pilkada langsung, berarti harus dipersiapkan dari sekarang. Tetapi, apabila keputusan MK tetap dipilih oleh DPRD sebagaimana hasil ketetapan DPR, persiapannya tidak harus dari sekarang. Makanya, kita memilih untuk terus melakukan persiapan Pilkada langsung, sembari mengamati perkembangan,” terangnya.
Menurut Mahmud, persiapan yang paling penting dilakukan pihaknya terkait kemungkinan terjadi Pilkada langsung, yakni mengenai anggaran. Karena untuk anggaran Pilkada harus dimasukan ke dalam rancangan APBD tahun 2015 yang saat ini tengah dibahas.
“Makanya, kita sekarang memasukan anggaran untuk alokasi Pilkada di APBD masih di angka Rp. 11 milyar dari kebutuhan total sebesar sekitar Rp. 18 milyar. Karena ada tambahan bantuan dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 2,5 milyar dan Pemkab Ciamis sebesar Rp. 4,5 milyar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi apabila hasil uji materil di MK mengabulkan gugatan Pilkada langsung,” katanya.
Menurut Mahmud, apabila setelah dianggarkan sebesar Rp. 11 milyar untuk Pilkada langsung, tetapi setelah dilakukan uji materil di MK memutuskan Pilkada tetap dipilih oleh DPRD, hal itu tidak menjadi masalah. Karena anggaran yang tidak terpakai bisa dimasukan lagi ke dalam silpa APBD Perubahan tahun 2015. “ Jika begitu, berarti ada sisa anggaran untuk pembangunan,” katanya.
Disingung mengenai bantuan anggaran Pilkada dari Pemprov dan Pemkab Ciamis yang jumlah totalnya sebesar Rp. 7 milyar, apakah tetap akan diberikan ke Pemkab Pangandaran jika keputusannya Pilkada dipilih oleh DPRD, Mahmud mengatakan belum tahu.
“Hal itu harus dikomunikasikan lagi dengan Pemprov dan Pemkab Ciamis. Tetapi, kami belum bisa mengatakan bantuan itu batal, karena perlu komunikasi lebih lanjut. Bisa saja bantuan itu tetap diberikan, karena Pilkada dipilih oleh DPRD pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebab, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dan membutuhkan biaya,” pungkasnya. (Bgj/Koran-HR)
