Jumat, Agustus 19, 2022
BerandaBerita BanjarPKBI Jabar: Tahun 2015, Dana Penanggulan HIV/AIDS Harus Ditanggung APBD

PKBI Jabar: Tahun 2015, Dana Penanggulan HIV/AIDS Harus Ditanggung APBD

Foto: Ilustrasi

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Pemahaman penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS (PPHIV-AIDS) merupakan permasalahan yang sangat rumit dan masih sulit diterima oleh masyarakat, karena kasus itu muncul dari masalah prilaku. Untuk itu, perlu adanya strategi-strategi agar permasalahan tersebut dapat dipahami oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Hal itu dikatakan pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Prov. Jawa Barat, Riky, dalam kegiatan Lokakarya Exit Strategy Round 8 Global Fund tentang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Banjar, yang digelar Yayasan Matahati Jawa Barat, Selasa (30/09/2014), di Aula RM Intan, Banjar.

Riky juga mengatakan, sejak tahun 2013, program penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS di Indonesia, termasuk di Kota Banjar, didanai oleh donor dari luar negeri melalui Global Fund.

Namun, pada bulan Juni 2015 mendatang, pihak donor akan memberhentikan pendanaan terhadap program tersebut. Sehingga, diharapkan kedepan program penanggulangan HIV-AIDS di setiap kabupaten/kota didanai oleh APBD masing-masing.

”Dukungan Global Fund Round 8 ATM Indonesia Response to HIV, Government and Civil Society Partnership in 12 Provinces telah memasuki fase Single Streaming Fund.Dalam proyek ini, PKBI Jawa Barat bekerjasama dengan Yayasan Matahati Jawa Barat, bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengorganisasian masyarakat sipil dari berbagai aspek seperti pencegahan, rujukan, dukungan psikologis/sosial dan melibatkan komunitas di masyarakat ke dalam program,” terangnya.

Lanjut Riky, adapun tujuan dari kegiatan exit strategy adalah, untuk meletakan dasar pengelolaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di masyarakat, sebagai upaya membuka ruang peran aktif kader, puskesmas, dan pemerintah daerah secara lebih luas dalam membangun sistem kelola penanganan kasus HIV-AIDS yang mandiri dan berkelanjutan.

Dengan akan berakhirnya dukungan dana dari Global Fund, maka pada bulan September ini semua kabupaten kota di Jawa Barat menggelar kegiatan seperti ini. “Kami berharap, program penanggulangan HIV-AIDS di Kota Banjar khususnya, dapat terus berjalan,” harap Riky.

Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Banjar, Drs. Unen Astramanggala, menekankan agar kedepan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam keanggotaan KPA Kota Banjar, harus menganggarkan untuk program penanggulangan HIV-AIDS.

“Nanti, kegiatan program tersebut dilaksanakan oleh masing-masing instansi, yaitu dengan cara mengaitkan pada program yang telah ada di setiap OPD. Jadi, tidak harus mengajukan anggaran baru, tetapi bisa saja menyelipkan atau mengambil dari anggaran yang telah ada untuk kegiatan penanggulangan HIV,” kata Unen.

Karena, masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tetapi tanggung jawab semua pihak. Begitu pula masalah penanggulangan dan pencegahan HIV. Untuk itu, peran semua instansi terkait, dari mulai pemerintah desa/kelurahan, kecamatan hingga OPD sangat dibutuhkan.

“Tujuannya tiada lain agar program penanggulangan HIV-AIDS di Kota Banjar dapat terus berjalan dalam rangka mendukung program Banjar Sehat. Sehingga, masyarakat Kota Banjar bisa berprilaku hidup sehat, serta angka kasus HIV-AIDS di Kota Banjar dapat ditekan,” harap Unen.

Membangun Strategi Penanganan Kasus HIV-AIDS

Sementara itu, Direktur Yayasan Matahati Jawa Barat, Agus Abdullah, mengatakan, para peserta yang hadir dalam kegiatan Lokakarya Exit Strategy di Kota Banjar ini dinilai lengkap. Dimana semua undangan dapat menghadirinya, mulai dari kader masyarakat, kepala desa/kelurahan, perwakilan dari kecamatan, dinas terkait, serta perwakilan dari anggota DPRD Kota Banjar.

“Memang secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman peserta, atas upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS yang sudah dilakukan oleh LSM, KPA dan Dinas Kesehatan,” katanya.

Selain itu, lanjut Agus, teridentifikasinya potensi sumber daya yang dapat digunakan secara lokal, untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS secara mandiri dan berkesinambungan.

Kemudian, membangun peta dan kontribusi semua elemen di pemerintahan dan masyarakat sipil, yang diwujudkan dalam sebuah sistem kelola pananganan kasus HIV-AIDS secara mandiri dan berkelanjutan.

Agus menambahkan, pihaknya berharap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut yakni, tersedianya informasi dan data secara kualitas maupun kuantitas sebagai dasar menyusun strategi pengelolaan penanganan kasus HIV-AIDS secara mandiri dan berkelanjutan.

Serta, adanya strategi pengelolaan sumber daya secara maksimal yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan komitmen menindaklanjuti hasil lokakarya ini. “Dan, adanya sistem yang implementatif, didukung oleh semua elemen di pemerintahan maupun masyarakat sipil. Mudah-mudahan saja semua itu dapat terealisasikan,” harap Agus. (Eva/Koran-HR)