Selasa, Agustus 16, 2022
BerandaBerita PangandaranRAPBD Perubahan Pangandaran Sempat Terjadi Defisit Anggaran

RAPBD Perubahan Pangandaran Sempat Terjadi Defisit Anggaran

Plt Kepala DPPKAD Pangandaran, Drs. Hendar Suhendar, MM

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

RAPBD Perubahan Kabupaten Pangandaran tahun 2014 sempat mengalami defisit anggaran. Hal itu setelah terjadi pembengkakan ajuan anggaran dari seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemkab Pangandaran.

Plt Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Pangandaran, Drs. Hendar Suhendar, MM, mengatakan, dalam pembahasan RAPBD Perubahan sempat terjadi kendala, hal itu setelah ajuan dari seluruh OPD melampaui kemampuan anggaran yang dimiiliki oleh Pemkab.

“Karena ajuan dari seluruh OPD terlalu besar, sedangkan kemampuan anggaran terbatas. Akibatnya, terjadi pembengkakan kebutuhan anggaran hingga total seluruhnya mencapai Rp. 19.731.486.800,” katanya, pekan lalu.

Dengan begitu, lanjut Hendar, pihaknya sudah meminta kepada seluruh OPD untuk mengkaji ulang seluruh usulan program dan kegiatan.

“Lagipula, anggaran perubahan ini waktunya hanya 2 bulan lagi. Dan kita khawatir nantinya tidak terserap. Kita sudah meminta OPD agar menggunakan konsep skala prioritas dalam mengajukan usulan kegiatan,” terangnya.

Menurut Hendar, OPD di Pemkab Pangandaran harus mempertimbangkan faktor SDM pegawai sebelum mengajukan usulan anggaran. Karena, dengan kondisi SDM pegawai yang minim, dikhawatirkan banyak kegiatan yang tidak terserap apabila mengajukan anggaran terlalu besar.

“Lebih baik usulkan kegiatan yang prioritas dulu. Dan dipastikan kegiatannya mampu diselesaikan dengan kondisi SDM pegawai yang ada. Andaipun nanti ada kelebihan anggaran, tinggal masukan saja ke silva anggaran tahun 2015,” ujarnya.

Hendar menambahkan, apabila silva anggaran terlalu besar akibat minimnya keterserapan anggaran, memang akan mendapat sanksi dari pemerintah pusat. Namun, pihaknya akan memberikan penjelasan ke pemerintah pusat apabila kondisinya seperti itu.

“Pemerintah pusat pasti akan memaklumi dengan kondisi Pemkab Pangandaran sebagai daerah otomom baru yang jumlah pegawainya sangat terbatas,” pungkasnya. (Mad/Koran-HR)