Rabu, Agustus 10, 2022
BerandaBerita BanjarWalhi Desak Pemkot Banjar Tertibkan Galian C tak Berizin

Walhi Desak Pemkot Banjar Tertibkan Galian C tak Berizin

Foto: Ilustrasi

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Makin meluasnya galian C yang tidak berizin di wilayah Kota Banjar mendapat sorotan serius dari aktivis lingkungan. Koordinator Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kota Banjar, Asep Nurdin, mengaku prihatin dengan semakin meluasnya kegiatan galian C yang masih illegal.

“Tempat penggalian C ilegal di Kota Banjar sudah terjadi sejak lama, baik pengusaha galian kategori kecil maupun besar banyak tidak berizin. Penambangan ilegal harus ditindak tegas agar tidak semakin marak,” katanya, kepada HR, Senin (29/09/2014).

Menurut Asep, kegiatan penambangan galian C bila dibiarkan tanpa ada aturan yang jelas, akan merusak lingkungan dan infrastruktur lainnya, serta bisa berdampak pada keselamatan warga sekitar atau pekerja penggalian.

Untuk itu, pihaknya mendesak dinas terkait agar segera melakukan penertiban terhadap pengusaha yang tidak mengantongi izin melakukan aktivitas galian, sekaligus melakukan pendataan.

Asep juga menyayangkan, selama ini Bidang Pertambangan dan Energi (Tamben) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Banjar jarang melakukan sosialisasi tentang usaha galian yang harus dilengkapi izin. Bahkan, tidak pernah menindak kegiatan tersebut.

“Ini menandakan kurangnya keseriusan dari Pemkot Banjar, dalam hal ini Bidang Tamben Dinas PU, dan diharapkan menertibkan masalah perizinannya,” ujar Asep.

Kondisi yang nyata atas semakin banyak penambangan pasir, begitu pun galian tanah urug yang tidak berizin itu menimbulkan banyak pertanyaan. Bahkan, menurutnya, kalangan birokrasi pun seakan tak bisa berkutik menyikapi kondisi tersebut.

Dalam pemberian izin galian C, Bidang Tamben harus memperhatikan kajian lingkungan, atau Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). “Bagian perizinan juga harus berani tidak mengeluarkan izin bila tidak sesuai dengan Amdal,” tukasnya.

Lanjut dia, kalau ternyata di lapangan banyak yang belum ada kajian lingkungan, maka izinnya patut dipertanyakan. Selain itu, bisa pula mereka yang sudah mengantongi izin tetapi tidak memperhatikan dampak lingkungan.

“Galian C juga jangan sampai menuai masalah kebocoran PAD. Kalau tidak ada pelaporan jelas tentang pemasukan daerah, maka disinyalir terjadi korupsi. Untuk menjaga kebocoran dari kegiatan itu, perlu data jumlah obyek lokasi galian,” ujarnya.

Terkait adanya korban jiwa seorang pekerja galian tertimbun longsoran tanah di lokasi galian C yang diduga tidak berizin, tepatnya di Dusun Sukahurip, RT.03, RW.05, Desa/Kec. Langensari, menurut Asep, pihak Tamben harus ikut bertanggungjawab atas meninggalnya pekerja tersebut.

“Terlepas tempat galian itu berizin atau tidak, pihak Tamben harus ikut bertanggungjawab. Karena jelas itu merupakan bagian yang harus dipantau dan ditertibkan keberadaannya,” kata Asep. (Nanks/Koran-HR)