Jumat, Agustus 19, 2022
BerandaBerita TerbaruAgun: Masih Ada Praktek Intimidasi Jelang Munas Golkar di Bali

Agun: Masih Ada Praktek Intimidasi Jelang Munas Golkar di Bali

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si

agun gunanjar

Jakarta, (harapanrakyat.com),-

Inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si, menegaskan, praktek intimidasi terhadap pengurus DPD untuk menggiring suara ke calon tertentu masih terjadi jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan digelar tanggal 30 November 2014, di Bali.

Dia meminta pihak-pihak yang mengintimidasi agar segera menghentikan gerakannya, karena hal itu akan mencederai demokrasi dalam Munas. “Kami minta jangan bersembunyi dibalik kata-kata Demokratis. Kalau bersungguh-sungguh ingin Munas berjalan demokratis, hentikan gerakan yang menggunakan surat-surat dukungan DPD,” tegasnya, di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Selain itu, kata Agun, sebelum digelar Munas, harus disepakati dulu siapa Pimpinan atau Presedium Munas dari unsur DPP. Kemudian, Tata Cara Pemilihan Ketua Umum (TatiB-) harus diputuskan dalam Pleno DPP.

“Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum atau DPP dan seluruh materi Munas juga harus disahkan dalam Pleno. Rapat Pleno itu mempersiapkan Munas yang dibahas minimal dalam 2 kali Pleno,” katanya.

Agun juga berpandangan Rapimnas yang digelar di Jogjakarta Selasa-Rabu (18-19/11/2014) lalu, dinilanya tidak memenuhi prosedur dan standard pengambilan keputusan yang benar, sehingga diragukan keabsyahannya.

“Apalagi dengan model pimpinan rapat yang sepihak mengetok palu dan tidak mengindahkan sejumlah orang yang berdiri protes. Meski banyak yang protes, tetapi tetap palu diketukan,” tegasnya.

Menurut Agun, ketika ada desakan dari pengurus DPD Provinsi yang meminta Munas dimajukan jadi tanggal 30 November, yang sebelumnya direncanakan bulan Januari 2015 sebagaimana yang diputuskan pada rapat pleno tanggal 13 November, seharusnya saat itu DPP segera mengadakan rapat terlebih dahulu guna merespon desakan tersebut.

“Tetapi hal itu luput dilakukan oleh ketum. Kerena dia tidak tahu aturan dan segalanya ingin cepat. Sehingga, keputusan yang diambil dalam Rapimnas di Jogja telah mencederai keputusan rapat pleno DPP sendiri,” tandasnya. (Bgj/R2/HR-Online)