Foto: Ilustrasi
Banjar, (harapanrakyat.com),-
Sejumlah pihak di Kota Banjar menyesalkan lemahnya sosialisasi program dana kompensasi BBM yang akan segera digulirkan melalui Kantor Pos di masing-masing wilayah.
Seperti dikatakan Misbahudin, Kepala Desa Waringinsari, pada HR Online, Sabtu (22/11/2014). Menurutnya, program PSKS itu belum tersosialisasikan dengan baik, bahkan pihaknya kebingungan dalam penentuan RTS yang ada di desanya.
“Saya hanya mengetahuinya saat Rakor beberapa lalu di Setda Kota Banjar. Dan penerima PSKS itu yang memegang kartu KPS, atau dengan kata lain sama dengan penerima BLSM beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Bahkan Misbahudin pun baru mengetahui bahwa besaran penerima bantuan itu Rp. 200 ribu/bulan. “Kami tidak pernah menerima penjelasan resmi terkait program tersebut, dan bagaimana penentuan penerima bantuan,” tandasnya keheranan.
Oleh karena itu, pihaknya lanjut Misbahudin, mengaku belum bisa menentukan warga seperti apa yang berhak menerima. Dikarenakan pihaknya tidak merasa diberitahukan saat pendataan ulang.
“Kalau sampai terjadi gejolak di masyarakat, siapa yang akan bertanggung jawab dikarenakan adanya RTS yang tidak tepat,” ujarnya balik bertanya.
Ironisnya, tambah Misbahudin, pihaknya mendapatkan data warga penerima di desanya dari pihak Kantor Pos Langensari. “Kok kami yang tahu warganya sendiri tak dilibatkan,” tanyanya lagi.
Hal senada dikatakan Camat Langensari, Moch. Dasuki, saat dikonfirmasi HR Online. Menurutnya, pihak Kecamatan pun tidak sama sekali dilibatkan dalam pendataan dan penentuan RTS penerima bantuan.
“Meski begitu, kami tidak bisa menolak pengguliran PSKS yang digulirkan pemerintah pusat. Tapi lebih baiknya, pemerintah setempat dilibatkan,” tandasnya. (Nanang S/R1/HR-Online)
