Suasana Tolgate pintu masuk kawasan objek wisata Pangandaran. Foto: Ist/Net
Parigi, (harapanrakyat.com),-
Penjabat Bupati Pangandaran, DR. Drs. Endjang Naffandy, M.Si., rencananya akan memanggil komunitas preman yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Pemanggilan itu terkait kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi di pintu masuk (tolgate) Objek Wisata Pangandaran, yang terjadi pada momen libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2014.
Kepada HR, Endjang mengaku ingin mengetahui permintaan dan keinginan komunitas preman yang selama ini meminta jatah preman “japrem’ di pintu masuk atau tolgate Objek Wisata Pangandaran tersebut.
Menurut Endjang, kebocoran di pintu masuk atau tolgate itu cukup fantastis. Besarannya mencapai Rp 28 juta perhari. Uang sebesar itu informasinya habis untuk membayar makanan, minuman, serta rokok komunitas preman tersebut.
“Informasinya begitu, ada kebocoran mencapai Rp 28 juta perharinya, untuk membayar makanan, minum serta rokok di warung yang ada di kedua tolgate,” kata Endjang saat menggelar rapat dengan para pejabat eselon II dan III di Setda Kabupaten Pangandaran, Senin (10/11/2014).
Lebih lanjut, Endjang mengaku sangat ingin menggelar pertemuan dengan yang bersangkutan, termasuk awak media, untuk menyelesaikan masalah kebocoran pendapatan tersebut.
“Saya ingin tahu kenapa kebocoran bisa terjadi. Apakah yang bersangkutan ingin ada penghasilan atau ingin pekerjaan. Karena nanti ada peluang untuk mengelola parkir atau keamanannya,” jelas Endjang.
Endjang menuturkan, pihaknya akan berupaya mencari solusi yang terbaik. Dia tidak ingin, pendapatan daerah dari tolgate tidak diganggu. Sebab bila dibiarkan terus-menerus, angka kebocoran itu akan semakin membengkak.
“Maksudnya biar yang di tol mah jangan diganggu-ganggu. Karena awalnya tingkat kebocoran bisa dikatakan hanya sekian persen saja, nah yang lainnya kebocoran tersebut akibat dari banyaknya orang yang meminta jatah makan dan minum, rokok serta japrem yang tidak berukuran,” ucapnya.
Endjang juga tidak memungkiri, kebocoran tersebut juga kemungkinan besar tidak hanya dilakukan pihak luar, bisa jadi justru dilakukan oleh internal atau petugas yang ditempatkan di pintu masuk atau tolgate itu sendiri.
“Maka dari itu juga akan dilakukan perbaikan, bukan hanya dari pihak luar saja tetapi dilakukan penataan dan penertiban terhadap para petugas tolgate itu sendiri,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Endjang juga mencontohkan pengelolaan objek wisata seperti yang dilakukan Pemerintah Bali. Disana, kata dia, ada pemberdayaan masyarakat. “Mereka yang menganggur bisa diberikan lapangan pekerjaan sebagai pengamanan di obyek wisata. Bagaimana manajemennya, terus bagaimana untuk kesejahteraan dan penghasilannya nanti akan dipecahkan bersama-sama, maksudnya begitu,” pungkas Endjang. (Mad/Koran-HR)