Senin, Agustus 8, 2022
BerandaBerita BanjarPMII Kota Banjar Ajak Pemuda Bangun Desa

PMII Kota Banjar Ajak Pemuda Bangun Desa

Sekretaris Umum PMII Cabang Kota Banjar, Ahmad Muhafidz.

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan peluang besar bagi pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal itu dikatakan Sekretaris Umum PMII Cabang Kota Banjar, Ahmad Muhafidz, kepada HR, Selasa (28/10/2014).

Menurutnya, desa telah diakui sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya desanya. Dengan harapan adanya sebuah pemerataan kesejahteraan yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota saja, akan tetapi sampai ke pelosok desa.

“Adanya Undang Undang Desa merupakan kesempatan bagi kita sebagai warga desa, untuk bersama membangun desa. Baik dari aspek pembangunan insfratruktur maupun aspek ekonomi masyarakat, yang muaranya pada kesejahteraan warga desa,” katanya.

Kelompok pemuda, lanjut Ahmad, adalah salah satu kelompok yang harus diberdayakan untuk dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, memahami penganggaran desa, dan mendorong kelompok pemuda menjadi evaluator kinerja dari pemerintah desa.

Terlebih seluruh komponen masyarakat harus berani mendorong terciptanya transparansi informasi publik di lingkungan pemerintah desa. Tujuannya supaya setiap keputusan maupun kebijakan pemerintah desa, baik dalam bentuk Perdes (Peraturan desa) maupun kebijakan dari sisi anggaran dapat mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga, dengan mudah masyarakat dapat mengawasi jalannya roda pemerintahan desa.

Ahmad mengatakan, peningkatan aparatur maupun masyarakat desa sangat diperlukan. Mereka harus memahami bagaimana memenej keuangan desa yang baik, serta memformulasikan kebijakan yang berbasis kerakyatan.

“Pemuda harus menjadi garda terdepan untuk ikut mengawal keberlangsungan Undang Undang Desa, dan kami mengajak kepada seluruh kaum muda untuk bersama-sama memahami peran pemuda dalam suksesi pembangunan desa,” katanya.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah agar membentuk tim khusus untuk melakukan pendampingan serius yang terencana, serta bertahap terhadap pemerintahan desa.

Tim tersebut memiliki peran memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa, tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Selain itu, juga untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menggali potensi ekonomi yang dimiliki desanya, supaya dapat diformulasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan berupa peraturan maupun anggaran yang tepat sasaran. (Hermanto/Koran-HR)