UU Desa, Kades di Banjar Harus Paham Pengadaan Barang dan Jasa

Foto: Ilustrasi

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Para kepala desa (kades) harus paham penggunaan dan pelaporan keuangan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.  Sebab, selama ini pemerintah desa (Pemdes) tidak mengadakan lelang pengadaan barang.

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Banjar, Maman Suryaman, kepada HR usai melakukan koordinasi terkait rencana pembentukan Tim Asistensi UU Desa, belum lama ini.

Menurut Maman, mengelola dana yang lebih besar bagi kades di Kota Banjar, pasca diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan perkara mudah. Apalagi saat ini belum semua perangkat desa paham mengenai pelaporan penggunaan dana APBN. Bila salah kelola, para kades bisa terancam atau terjerat hukum.

“Saya berharap jangan sampai salah menggunakan anggaran. Mereka harus paham penggunaan maupun pelaporan dana tersebut, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Apakah pengadaannya menggunakan lelang atau tidak,” ucapnya.

Walaupun demikian, pihaknya menyambut baik rencana pemerintah pusat mengucurkan dana miliaran rupiah untuk desa. Sebab, pemberlakuan UU Desa merupakan aspirasi dari seluruh pemerintahan desa agar mereka dapat mempercepat akselerasi pembangunan.

“Kita akan membicarakan mengenai hal yang berkaitan dengan penggunaan dana-dana desa untuk pengadaan barang dan jasa, baik bersumber dari APBN maupun APBD. Bagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan oleh desa. Apakah harus mengikuti ketentuan Perpres 70 Tahun 2012, dan mengena tidak ruang lingkupnya,” kata Maman.

Dia menyebutkan, berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDes ditetapkan oleh kepala daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Kepala LKPP tersebut, dan kondisi masyarakat setempat.

Terkait hal itu, Pemkot Banjar telah memiliki aturan sesuai yang diamanatkan LKPP No.13 Tahun 2013, yakni Perwal Kota Banjar No.9 Tahun 2014 tentang Pengandaan Barang dan Jasa di Desa.

“Perwal itu telah disosialisasikan kepada seluruh kades. Kedepan juga dalam kegiatan bimtek UU Desa akan kita berikan pemahaman kembali mengenai bagaimana pengadaan barang dan jasa di desa, sehingga harus menyesuaikan pada Perwal yang sudah ada,” tukasnya.

Peraturan kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, lanjut Maman,  memuat ketentuan bahwa pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan sebelum berlakunya Perwal tersebut tetap sah.

Selain itu, pengadaan barang/jasa yang tengah dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Perwal tetap bisa dilanjutkan, dengan mengikuti Perwal tersebut atau mengikuti praktek di desa sebelumnya.

Selama masa transisi pemberlakuan Perwal tersebut, kepala daerah dapat membentuk Tim Asistensi Desa yang terdiri dari ULP, SKPD, dan unsur pemerintah kota lainnya. Tim asistensi desa memiliki tugas meningkatkan kapasitas SDM di desa, serta mendampingi selama proses pengadaan barang dan jasa.

Terlebih menghadapi UU Desa, kades dan aparatnya harus memiliki SDM yang mumpuni, dan perlu ditingkatkan. Hal itu jelas harus ada kesiapan, sebab kalau tidak, maka akan terjadi banyak penyimpangan.

Kesiapan ini berlaku juga untuk pemerintah daerah yang berkewajiban mempersiapkan SDM aparatur desanya, dimana harus punya sistem bagus dalam pembinaannya. Menurut Maman, plus minus UU Desa tidak bisa dipungkiri. Jika semua perangkatnya sudah siap atas disahkannya UU tersebut, jelas akan menguntungkan desa secara signifikan.

Berdasarkan Peraturan LKPP No.13 Tahun 2013, pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola. Swakelola itu dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan material dari wilayah desa setempat, serta dilaksanakan secara bergotong-royong untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

“Sedangkan pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakeloka, baik sebagian atau seluruhnya, dapat dilaksakan oleh penyedia barang dan jasa yang mampu,” jelasnya.

Dengan demikian, pentingnya menekankan kehati-hatian dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh tim pengelola kegiatan di desa, agar senantiasa berpedoman pada peraturan yang ada. (Nanks/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar