Senin, Agustus 15, 2022
BerandaBerita Terbaru1.862 KSM di Banjar Terima Bantuan PKH

1.862 KSM di Banjar Terima Bantuan PKH

Kepala Dinsosnaker Kota Banjar, Drs. Asep Tatang Iskandar, M.Si., saat melaunching PKH di Kantor Pos Cabang Banjar. Photo: Nanang Supendi/HR.

20141208_082118

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Kepala Dinsosnaker Kota Banjar, Jawa Barat, Drs. Asep Tatang Iskandar, M.Si., mengatakan, PKH merupakan bantuan tunai bersyarat untuk warga yang sangat miskin. Berbeda dengan BLT, BLSM atau PSKS yang beberapa waktu lalu diluncurkan, meskipun data penerima berasal dari data yang sama, yaitu data PPLS tahun 2011.

“Bedanya kalau penerima PKH itu divalidasi oleh petugas pendamping sejak tiga bulan lalu, dan akan selalu dipantau, serta ada perbaikan data secara per-triwulan. Tahun 2015, pembayaran akan dilakukan 4 kali,” katanya.

Menurut Tatang, dana tersebut diperuntukan guna membantu para keluarga dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Apalagi keluarga yang mempunyai anak. Diharapkan anak-anak mereka bisa menuntaskan pendidikan belajar wajar diknas 12 tahun.

Dia juga menyebutkan, dari keluarga dengan status tingkat kesejahteraan rendah di Kota Banjar sebanyak 12.376 KK, ternyata berdasarkan hasil validasi data maka terdapat 2.176 masuk calon Keluarag Sangat Miskin (KSM). Namun, dari jumlah sebanyak 2.176 itu, hanya terdapat 1.862 KSM yang memenuhi syarat kepesertaan PKH.

Jadi, penerima PKH dari Kemensos di Kota Banjar sebanyak 1.862 KSM, dengan jumlah bantuan yang dibayarkan satu tahap pada tahun 2014 sebesar Rp.762.720.000 juta.

Kabid. Sosial Dinsosnaker Kota Banjar, Hani Sumartini, A.Ks., menambahkan, sebanyak 1.862 KSM penerima PKH itu di dalamnya terdapat 22 ibu hamil, 984 balita, 1,699 anak SD dan 936 anak SMP.

“Besar bantuan PKH yang diterima per keluarganya berbeda, berkisar antara 185.000 sampai 685.000 rupiah. Pasalnya, dana PKH yang diterima setiap keluarga bervariasi, tergantung dari tanggungan warga yang saat ini masih memiliki kewajiban dalam menyekolahkan anaknya,” terang Hani.

Dengan demikian, pertimbangan besar kecilnya ditentukan apakah warga tersebut mempunyai anak SD, SMP, balita atau istri yang sedang hamil. “Setiap tiga bulan sekali akan kita verifikasi, apakah jumlahnya bertambah atau berkurang, dan itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya setelah 3 bulan itu istrinya tidak hamil lagi, jadi dananya dipotong,” ujarnya.

Hani menyebutkan, bahwa penerima bantuan harus memiliki komitmen dengan kewajiban anak usia sekolah mendapatkan akses layanan pendidikan. Begitu juga dengan dukungan kesehatannya, yakni melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil ke Posyandu.

Untuk itu, pihaknya bersama petugas pendamping akan memonitoring semua komitmen peserta PKH melalui formulir verifikasi. Formulir ini sangat penting untuk pembuktian data yang akan menentukan jumlah besaran dana yang diterima.

Misalnya verifikasi pendidikan, maka siswa akan dipantau untuk mengetahui apakah sudah memenuhi persen kehadiran yang ditetapkan pada verifikasi kesehatan atau tidak, dan penerima harus memenuhi daftar hadir untuk cek kesehatan.

“Kita berharap, manfaat bantuan ini secara langsung kepada rumah tangga yang sangat miskin adalah terbantunya pendapatan keluarga melalui bantuan tunai bersyarat,” pungkas Hani. (Nanang/Koran-HR)