Asno Sutarno: Anggaran DCKTLH Banjar Besar Wajar

Kabid. Kebersihan, DCKTLH Kota Banjar, Asno Sutarno, SP., MP. Foto: Dok HR

Kabid. Kebersihan, DCKTLH Kota Banjar, Asno Sutarno, SP., MP. Foto: Dok HR

Kabid. Kebersihan, DCKTLH Kota Banjar, Asno Sutarno, SP., MP. Foto: Dok HR
Kabid. Kebersihan, DCKTLH Kota Banjar, Asno Sutarno, SP., MP. Foto: Dok HR

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Terkait adanya tudingan dari Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik PMII Kota Banjar, Wahidan, yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dianggarkan oleh Pemkot Banjar itu terlalu besar bila dibandingkan dengan kepentingan di sektor lainnya.

Dimana pada tahun 2014, pos pemeliharaan rutin kendaraan dinas mencapai Rp.6,07miliar, dengan rincian terbesar ada pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (DCKTLH) Kota Banjar, yakni sebesar Rp.1,55 miliar.

Menanggapi hal itu, pihak DCKTLH melalui Kabid. Kebersihan, Asno Sutarno, SP., MP., saat di temui HR, di ruang kerjanya, Kamis (04/12/2014), membenarkan, bahwa memang biaya tersebut diperoleh dinasnya lebih besar dibanding dengan dinas lain.

Pasalnya, di DCKTLH, terlebih pada Bidang Kebersihan, peruntukkan biaya pemeliharaan kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu mobil dinas dan mobil pengangkut sampah. “Jadi wajar biaya itu lebih besar dibanding dinas lain,” tegasnya.

Lanjut Asno, biaya pemeliharaan mobil sampah digunakan untuk menunjang kelancaran tugas perawatan pembersihan sampah di wilayah Kota Banjar. Namun demikian, biaya pemeliharaan mobil pengangkut sampah di Kota Banjar termasuk minimalis, bila dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya.

Dia menguraikan, biaya perawatan kendaraan pengangkut sampah yang tersedia, baik mobil dump truk maupun motor, digunakan untuk belanja jasa servis, belanja suku cadang, bahan bakar, dan biaya perpanjangan STNK, termasuk biaya di TPA.

Dalam sehari saja, mobil sampah berkeliling sepanjang 30-45 kilometer. Belum lagi keadaan yang tidak diduga terhadap kondisi mobil dan motor, misalnya mengalami rusak berat,seperti hidroliknya mogok. Sementara dalam DPA-nya tidak dianggarkan.

“Itukan tetap harus diupayakan untuk diperbaiki. Atas item biaya tersebut, silahkan tanyakan rinciannya, semua ada di sekretaris dinas, agar tidak ada prasangka mengada-ada atau untuk memupus paraduga yang tidak benar,” tegas Asno. (Nanang S/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar