Dituding Ngemis Anggaran, KTNA Pangandaran Merasa Dilecehkan

Warino, Ketua KTNA Pangandaran

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pangandaran merasa dilecehkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan (DKPK) Pangandaran. Pasalnya, pada saat penyerahan laporan hasil rembug utama daerah KTNA, DKPK mengartikan penyerahan laporan itu sebagai upaya KTNA mengemis anggaran.  

Saat ditemui HR, Ketua KTNA Pangandaran, Warino, belum lama ini, mengatakan, dari awal berdiri, KTNA belum pernah meminta anggaran sedikitpun kepada DKPK. Padhal selama ini KTNA selalu menggunakan anggaran swadaya murni, meski dalam UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sudah dijelaskan peranannya.

Pada kesempatan itu, Warino justru mempertanyakan wawasan Kepala DKPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai pemimpin dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan daerah (pemda).

Menurut Warino, KTNA merupakan organisasi resmi yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ ART). Keberadaan KTNA jelas berada di bawah naungan SKPD bidang pertanian (DKPK).

“Tapi kenapa KTNA dilarang untuk mendapat fasilitasi. Kalu begitu, KTNA harus kordinasi dengan dinas mana. Pengorbanan KTNA dan pengurus tidak dihargai. Belum pernah meminta tapi kenapa dilarang memfasilitasi rembug KTNA,” tandasnya.

Mengulas soal kegiatan Hari Krida Pertanian (HKP), Warino menuturkan bahwa kegiatan itu merupakan kegiatan yang diprakarsari DKPK. Dia membantah kegiatan itu merupakan program KTNA. Dalam kegiatan HKP, KTNA hanya sebatas pelaksana kegiatan.

“Kami hanya sebagai pelaksana kegiatan, semua pengelolaan anggarannya, dinas yang atur,” kata Warino.

Lebih lanjut, Warino menegaskan, KTNA memiliki kegiatan yang lebih fokus pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) petani. Sejauh KTNA berdiri, KTNA juga belum pernah mengajukan proyek. KTNA hanya baru melaksanakan kegiatan rembug penguatan dan perencanaan program, mulai tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

“Kegiatan itu semuanya menggunakan anggaran swadaya. Kami juga tidak protes dari awal berdiri KTNA belum pernah ikut kecimpung dalam program-program bantuan kelompok. Kalau KTNA tidak difasilitasi DKPK dalam penguatan kelembagaan petani, bagaimana kemajuan dan peningkatannya? Karena KTNA lebih fokus dalam SDM petani,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Kepala DKPK Pangandaran, Ir. Adi Nugraha, mengatakan, di tahun 2014 ini pihaknya sudah memfasilitasi KTNA dengan anggaran sebesar Rp 300 juta. Kegiatan itu diantaranya HKP kabupaten yang menelan anggaran sebesar Rp 200 juta, kemudian HKP Propinsi dengan biaya Rp 25 juta dan HKP nasional sebesar Rp 25 juta.

“HKP adalah hari rayanya KTNA. Sebagai dinas teknis, kami sudah memfasilitasi semuanya, mulai dari tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Kami mengklaim itu bentuk fasilitasi DKPK terhadap KTNA,” jelas Adi Nugraha.

Adi menjelaskan, tidak semua kegiatan KTNA teranggarkan pada tahun anggaran 2014. Contohnya, kegiatan rembug atau rakerdanya kelompok tani. Menurut Adi, yang perlu mendapat pembinaan DKPK bukan hanya KTNA.

“Memang ada anggaran pembinaan kelembagaan petani, dan KTNA ada di dalamnya, meski tidak secara spesifik disebutkan, karena ada lembaga lain seperti HKTI, HNSI, PDKI. Kalaupun merasa kurang terkoordinasi, tentu saja kita minta maaf, sebab KTNA juga adalah mitra kami,” jelas Adi.

Namun demikian, Adi mengapresiasi peranan KTNA selama ini yang intens dalam pembangunan pertanian di wilayah Kabupaten Pangandaran. Menurut dia, pada dasarnya KTNA sudah mandiri. Dari kata andalan, bisa diketahui bahwa petani di dalamnya sudah masuk dalam kategori mandiri dan sudah berdikari.

Adi juga mengira ada miss komunikasi soal kegiatan rembug KTNA yang diselenggarkan di tahun 2014. Dia memastikan, tidak semua aktifitas kelembagaan tani bisa difasilitasi DKPK. Salah satu alasannya karena ketersediaan anggaran. Tapi Adi menyangkal bahwa selama ini DKPK tidak berupaya memfasilitasi KTNA. (Mad/Koran-HR)