Jumat, Agustus 12, 2022
BerandaBerita PangandaranPercaloan Sukwan Turut Dibahas Saat Audensi di Kantor Bupati Pangandaran

Percaloan Sukwan Turut Dibahas Saat Audensi di Kantor Bupati Pangandaran

Perwakilan massa KPB saat menggelar audensi dengan Pj Bupati Pangandaran. Foto bawah: Suasana pendemo di luar gedung saat audensi berlangsung. Foto-foto: Madlani/HR

DSC_0758

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Saat menggelar audensi dengan Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy, di kantor Bupati Pangandaran, Kamis (11/12/2014), perwakilan massa dari Koalisi Pangandaran Bersatu (KPB) tampaknya tak hanya membahas soal belum optimalnya pelayanan di Pemkab Pangandaran, tetapi sejumlah isu yang tengah berkembang di masyarakat pun turut diutarakan.

Dari pantauan HR saat audensi, pendemo juga membahas soal kasus tanah harim pantai yang diperjualbelikan, isu miring soal percaloan sukwan di Pemkab Pangandaran, permasalahan rotasi dan mutasi pejabat, dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Ketua Korlap KPB, Ucup Supriatna, mengatakan, saat dilakukan evaluasi oleh Kemendagri, Kabupaten Pangandaran mendapat predikat kedua terbaik sebagai daerah otonom baru di Indonesia. Namun, lanjut dia, predikat itu tidak berbanding lurus dengan kenyataannya di lapangan.

“Kita melihat dari segi pembangunan, selama 1,8 bulan pemerintahan di Pangandaran berjalan, belum dirasakan oleh masyarakat. Begitupun dari segi pelayanan,” katanya.

Ucup mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya merupakan gerakan massa yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan. “Kami datang ke sini tidak mengatasnamakan kelompok atau ormas, tetapi ini adalah gerakan rakyat. Gerakan kami pun tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun,” tegasnya.

DSC_0777

Wakil Ketua Korlap KPB, Arif Budiman, mengatakan, meski sudah hampir 2 tahun pemerintahan di Pangandaran berjalan, namun dari segi pelayanan masyarakat belum sepenuhnya berjalan. Dia mencontohkan, dalam pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran, dinas terkait belum bisa memprosesnya. Belum terdaftarnya NIK (Nomor Induk Kependudukan) Kabupaten Pangandaran di pemerintah pusat yang menjadi kendala hal tersebut.

“Soal pelayanan yang mendasar pun Pemkab belum bisa memberikan yang terbaik kepada warganya. Kami dulu berjuang ingin mekar dari Ciamis salah satunya ingin dimudahkan dan didekatkan dalam urusan pelayanan. Artinya, ruh dan tujuan dari pemekaran ini hingga saat belum terasa,” katanya.

Arief juga mempertanyakan soal dugaan jual beli tanah yang berada di harim pantai. Menurutnya, kawasan harim pantai merupakan tanah negara dan suatu penyimpangan apabila terjadi jual beli di kawasan tersebut.

“Kami juga meminta dalam mengalokasi anggaran pembangunan jangan dilakukan secara sporadis. Tetapi setiap pembangunan harus direncanakan dan dikonsep sesuai kebutuhan masyarakat. Disamping itu, kami pun meminta kepada seluruh pejabat di sini, Pangandaran jangan dijadikan ladang untuk mencari uang,” tegasnya.

DSC_0737(1)

Hal senada dikatakan Anton, perwakilan massa lainnya. Dia mengatakan, fungsi pemerintahan sementara dibawah Penjabat Bupati yang seharusnya menata, menyiapkan dan mengelola pemerintahan sebelum terbentuknya pemerintahan definitif, namun belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Soal pelayanan publik saja belum berjalan, apalagi persoalan yang lebih besar. Jika begitu, ruh pemekaran yang salah satunya ingin dipermudahkan dalam urusan pelayanan, hingga 1,8 bulan ini belum terwujud,” ungkapnya.

Dalam audensi itupun mengemuka soal permainan uang atau percaloan dalam perekrutan pegawai sukwan di Pemkab Pangandaran. “Mau masuk kerja sebagai sukwan saja harus masuk uang dulu. Hal-hal penyimpangan seperti ini akan segera kita laporkan secera resmi ke pihak kepolisian,” tegas Anton. (Mad/R2/HR-Online)