Rabu, Agustus 17, 2022
BerandaBerita BanjarRawan Penyimpangan, FPM Minta Rutilahu di Banjar Diawasi Ketat

Rawan Penyimpangan, FPM Minta Rutilahu di Banjar Diawasi Ketat

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi
Foto: Ilustrasi

Langensari, (HR),-

Anggaran program bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang digelontorkan Pemprov Jawa Barat tahun 2014 untuk sejumlah desa/kelurahan di Kota Banjar, perlu diawasi semua pihak. Sebab, pelaksanaan kegiatannya dinilai rawan penyimpangan.

Informasi yang berhasil dihimpun HR, sebanyak 240 unit rumah penerima bantuan Rutilahu dari APBD Provinsi diperuntukkan bagi tiga kecamatan di Kota Banjar, diantaranya Kecamatan Banjar tersebar di wilayah Desa Balokang, Jajawar, Cibeureum, Neglasari, Kelurahan Situbatu, Mekarsari dan di wilayah Kelurahan Banjar.

Kemudian, untuk Kecamatan Pataruman tersebar di wilayah Desa Karyamukti, Mulyasari, Sukamukti dan di wilayah Kelurahan Hegarsari. Sedangkan di Kecamatan Langensari tersebar di wilayah Desa Kujangsari, Langensari, Waringinsari dan di wilayah Kelurahan Muktisari. Besaran pagu anggaran pembangunan Rutilahu senilai Rp.15 juta per unit, sehingga totalnya mencapai Rp.3,5 miliar.

Ketua Forum Peduli Muktisari (FPM), Eman Sulaeman, mengatakan, bantuan dana bedah Rutilahu harus digunakan sesuai sasaran atau peruntukkannya.

“Jangan coba-coba menyalahi aturan atau spek yang telah ditetapkan dalam dana bantuan itu, kami selalu mengawal dan mengawasi,” katanya, saat ditemui HR, Minggu (30/11/2014).

Pihaknya meminta kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan selaku pelaksana program, supaya bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan bedah Rutilahu. Baik dalam penggunaan anggaran, maupun pembelanjaan materialnya harus sesuai spek. Jangan sampai material yang dikirim dan terpasang tidak layak untuk digunakan.

Untuk itu, sebagai bentuk pengawasan, OPD terkait selaku penanggung jawab tekhnis, fasilitator PNPM sebagai penanggung jawab pengawasan, dan pemerintah kelurahan sendiri harus turun memantaunya.

Senada dikatakan tokoh masyarakat Kel. Muktisari, Wawan Budianto, bahwa pengawasan penggunaan anggaran Program Rutilahu harus diawasi secara cermat, supaya dana yang dikucurkan pemerintah benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan.Sehingga dapat diketahui apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Pantauan HRdi salah satu rumah yang mendapatkan program bantuan tersebut, tepatnya di Lingkungan Sidamukti, RT.03, RW.04, Kel. Muktisari, Kec. Langensari, tampak terlihat hanya warga penerima bantuan sedang sibuk sendiri membereskan pekerjaan yang belum selesai, tanpa ada seorang pun pekerja atau perwakilan dari BKM PWK Muktisari, maupun dari KSM Mukti Jaya, berada mendampinginya bekerja.

Ketua Karang Taruna Kel. Muktisari, Dede Yanto, mengaku, dirinya tahu kalau Program Rutilahu yang diterima tetangganya itu dikerjakan dengan baik oleh KSM, tanpa ada permasalahan dan sesuai dengan ketentuan.

“Sempat ada pengiriman material yang tidak sesuai atau tidak layak digunakan, kami minta dikembalikan dan meminta dikirim kembali barang sesuai spek,” kata Dede.

Dia menyebutkan, untuk material kayunya menggunakan kayu lokal jenis albasia. Sedangkan, material pasirnya dari pasir Citanduy di daerah Cikawung, namun kualitasnya bagus, termasuk material lainnya juga masih dalam tahap wajar. Artinya tidak ada penyimpangan.

Sementara itu, Kunkun, salah seorang penerima bantuan, mengaku terharu dan sangat bersyukur atas bantuan rehab rumah miliknya. Dirinya tidak menyangka akan mendapatkan bantuan tersebut.

“Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan seperti ini, untuk itu ucapkan terimakasih kepada pemerintah kelurahan maupun pemerintah kota,” kata Kunkun. (Nanang S/Koran-HR)