Selasa, Agustus 9, 2022
BerandaBerita PangandaranSoal Dugaan Gratifikasi di Pemkab Pangandaran, Ini Kata DPRD dan Pj. Bupati

Soal Dugaan Gratifikasi di Pemkab Pangandaran, Ini Kata DPRD dan Pj. Bupati

Perwakilan massa KPB saat menggelar audensi dengan Pj Bupati Pangandaran. Foto bawah: Suasana pendemo di luar gedung saat audensi berlangsung. Foto: Madlani/HR

DSC_0758

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Saat perwakilan massa dari Koalisi Pangandaran Bersatu (KPB) menggelar audensi dengan Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy, di Aula Kantor Bupati Pangandaran, Kamis (11/12/2014), tampak mengemuka pembahasan terkait dugaan kasus percaloan yang mengarah tindak pidana gratifikasi yang terjadi di Pemkab Pangandaran.

Tiga kasus dugaan percaloan itu, disebut-sebut terjadi pada penerimaan pegawai Sukwan, penerimaan CPNSD dan dugaan jualbeli jabatan pada rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Pangandaran.

Saat audensi dengan perwakilan massa KPB, Anggota DPRD Pangandaran, Tudi Hermanto, mengatakan, setelah adanya laporan terkait dugaan percaloan pada penerimaan pegawai Sukwan, penerimaan CPNSD dan dugaan jualbeli jabatan pada rotasi dan mutasi pejabat, pihaknya mendukung apabila seluruh dugaan tersebut diserahkan ke pihak kepolisian untuk diselidiki.

“Masukan dari teman-teman terkait dugaan-dugaan tersebut untuk sementara akan kita tampung dan nanti akan dibahas di rapat Banmus DPRD. Apabila terdapat bukti-bukti yang mengarah adanya dugaan tindak pidana, tidak menutup kemungkinan kita akan merekomenasikan ke pihak kepolisian,” ungkap Tudi, saat berdialog dengan massa KPB.

Di tempat yang sama, Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy, mengatakan, pihaknya melakukan rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan dalam waktu berdekatan, karena ada kepentingan pengisian pejabat di beberapa OPD yang baru dibentuk.

“Artinya, itu terjadi karena alasan kebutuhan dan bukan berarti kami melakukan rotasi dan mutasi pejabat setiap 2 bulan sekali,” tegasnya.

Endjang menambahkan, selain pengisian jabatan di OPD baru, pihaknya pun sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. Hal itu dilakukan dalam rangka pembenahan dan strategi dalam percepatan pencapaian kinerja di birokrasi.

Namun demikian, lanjut Endjang, apabila masyarakat ada yang memiliki bukti terkait praktek percaloan yang mengarah kepada tindak pidana gratifikasi pada perekrutan sukwan, penerimaan CPNS serta pada rotasi dan mutasi jabatan di Pemkab Pangandaran, pihak mempersilahkan melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum.

“Silahkan laporkan apabila ada pungutan atau pelanggaran apapun bentuknya pada penerimaan CPNS, sukwan dan mutasi dan rotasi jabatan. Saya sepakat dan setuju agar permasalahan ini clear tidak berkepanjangan. Juga adanya informasi soal potongan dana kesenian, kalau ada bukti tinggal laporkan saja,” tegasnya lagi. (Mad/R2/HR-Online)