Sabtu, Agustus 13, 2022
BerandaBerita PangandaranUsai Audensi, KPB dengan Pj. Bupati Pangandaran Buat Kesepakatan Tertulis

Usai Audensi, KPB dengan Pj. Bupati Pangandaran Buat Kesepakatan Tertulis

Pj. Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy, saat membacakan isi kesepakatan di hadapan ribuan massa Koalisi Pangandaran Bersatu (KPB), di depan halaman Kantor Bupati Pangandaran, Kamis (11/12/2014). Foto: Madlani/HR

Usai Audensi, KPB dengan Pj. Bupati Pangandaran Buat Kesepakatan Tertulis

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Setelah perwakilan massa dari Koalisi Pangandaran Bersatu (KPB) melakukan audensi dengan Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, di Aula Kantor Bupati Pangandaran, Kamis (11/12/2014), akhirnya menghasilkan kesepakatan tertulis.

Konsep kesepakatan yang dihasilkan dari dialog saat audensi ini, langsung ditandatangani bersama oleh Pj. Bupati dan perwakilan KPB. Kapolres Ciamis, AKBP Hari Susanto dan Anggota DPRD Pangandaran, Asep Nordin, pun turut membubuhkan tandatangan yang bertindak sebagai saksi kesepakatan.

Butir-butir kesepakatan itupun langsung dibacakan oleh Pj. Bupati di hadapan ribuan pendemo usai menggelar audensi. Berikut 8 butir kesepakatan tersebut:

1. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran dibawah pimpinan Penjabat Bupati.

2. Mempercepat pelaksanaan dan realisasikan pelayanan administrasi pemerintahan dalam pelayanan dan penertiban administarsi kependudukan, seperti KTP dan Kartu Keluarga.

3. Merealiasikan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah kecamatan.

4. Merealisasikan perlengkapan dinas, badan, lembaga dan kantor di Kabupaten Pangandaran dalam waktu singkat.

5. DPRD segera melakukan evaluasi terhadap seluruh Perbup dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pjs Bupati, terutama aturan-aturan yang terindikasi banyak menimbulkan gejolak di masyarakat. Seperti contoh, Perbup pupuk subsidi, terjadinya konflik sosial yang menyangkut pendirian pabrik semen, pertambangan dan terjadinya indikasi adu domba di masyarakat.

6. Melakukan evaluasi bahkan revisi terhadap penyusunan RTRW Kabupaten Pangandaran dengan melibatkan elemen masyarakat, akademisi, agar sesuai dengan aspirasi/kehendak masyarakat dan tidak menimbulkan banyak persoalan/konflik.

7. Mengutamakan skala prioritas kebijakan penertiban dan penataan pembangunan di bidang infrasturktur dan sarana prasarana. Contoh sampah di tengah kota, jalan-jalan Pemda dengan jalan utama lebih banyak kegiatan yang bersifat politis.

8. DPRD akan segera membentuk tim terpadu penyelesaian konflik/persoalan-persoalan tanah dan pemanfaatan aset daerah. (Mad/R2/HR-Online)

Berita Terkait

Percaloan Sukwan Turut Dibahas Saat Audensi di Kantor Bupati Pangandaran

Pendemo KPB Sentil Pejabat Pangandaran Lewat Aksi Teatrikal

Massa vs Aparat Saling Dorong Saat Unjuk Rasa di Kantor Bupati Pangandaran