Kamis, Agustus 18, 2022
BerandaBerita BanjarAturan Sekdes Non PNS Bakal Hadapi Kendala

Aturan Sekdes Non PNS Bakal Hadapi Kendala

Photo ilustrasi.

undang-undang

 

 

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengharuskan jabatan sekretaris desa (Sekdes) bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), bakal hadapi kendala.

Sejumlah Sekdes di Kota Banjar yang akan mengundurkan diri dari jabatannya, itu merupakan hal wajar, seiring dengan diberlakukannya UU Desa pada tahun 2015.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor PMPDKBPol Kota Banjar, Wawan Gunawan, SP., M.Si., melalui Kasi Pemerintahan Desa, Krisdianto, saat ditemui HR di ruang kerjanya, Jumat (09/01/2014).

“Walau sudah ada wacana mengenai rencana pengunduran sejumlah sekdes PNS, namun kami belum melakukan langkah apa pun, karena masih menunggu surat pengunduran diri yang diputuskan kepala desa dan mendapat rekomendasi camat,” ujar Krisdianto.

Selain itu, kata dia, kalau misalnya surat pengunduran sudah masuk, pihaknya merasa kebingungan. Pasalnya, belum ada Peraturan Menteri (Permen) sebagai rujukan, terkait Sekdes PNS.

Menurut Krisdianto, selama belum ada Permen, pihaknya belum bisa melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjutinya. Sehingga, harus menunggu dulu kepastiannya, meski waktunya belum tahu kapan. “Kami siap menindaklanjuti jika sudah ada instruksi,” tandasnya.

Namun demikian, lanjut Krisdianto, apabila surat pengunduran diri itu mendesak harus ditindaklanjuti, maka bisa menggunakan Perda Kota Banjar No.01 Tahun 2006 tentang SOTK Pemerintahan Desa.

Dalam Perda tersebut ditegaskan, kekosongan sekdes terlebih dahulu diisi penjabat Sekdes yang diambil dari perangkat desa dalam kurun waktu 6 bulan, yakni sambil menunggu turunnya Permen.

Sedangkan berdasarkan PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dalam pasal 66 berbunyi, bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui penjaringan.

“Meski begitu, kami memandang dalam penarikan Sekdes PNS maupun pengisian jabatan sekdes yang kosong, kemungkinan besar masih mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan tadi,” tukasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada para sekdes PNS yang ada, harus tetap menunggu informasi resmi yang akan diberikan Pemkot Banjar. “Terpenting sekarang tetap bekerja sesuai tupoksi masing-masing,” tegas Krisdianto. (Nanang/Koran-HR)