Inilah saluran air di Desa Jajawar, Kec. Banjar, yang pembangunannya tidak meminta izin kepada sejumlah pemilik tanah, dimana saluran tersebut dibangun. Foto: Eva L/HR.
Banjar, (harapanrakyat.com),-
Izin proyek pembangunan saluran air sepanjang kurang lebih 120 meter di Dusun Jajawar Wetan, Desa Jajawar, Kec/Kota Banjar, yang selesai pengerjaannya sekitar tahun 2012, dipertanyakan oleh pemilik lahan.
Menurut Hj. Yati Heryati (Hj. Netty), salah seorang pemilik tanah, warga Lingkungan Cimenyan, Kel. Mekarsari, Kec/Kota Banjar yang kini berdomisili di Texas, USA, bahwa Pemkot Banjar telah bertindak gegabah dalam merealisasikan proyek pembangunan saluran air di lokasi tersebut.
Pasalnya, sebagai pemilik tanah dirinya tidak pernah diberitahu sebelumnya bila sebagian tanahnya akan dipakai untuk pembangunan saluran air. Terlebih tanah miliknya yang berbentuk leter L itu menjadi terpotong cukup lebar oleh adanya bangunan saluran air.
“Kalau proyek pemerintah yang dibangun di lahan milik masyarakat, seharusnya minta izin dulu kepada yang punya tanah. Ini minta izin enggak, tahu-tahu diserobot saja. Saya punya tanah di situ beli dan sudah disertifikatkan,” tutur Hj. Netty, kepada HR, melalui akun facebook-nya, Sabtu (17/01/2015).
Dia juga menyebutkan, bahwa status tanahnya itu atas nama Yati Heryati, luas 1.332 meter berbentuk leter L. Batas-batas tanah meliputi, dari depan berbatasan dengan Jl. Wirasantana, kemudian bagian samping kiri dan kanannya terdiri dari batas tanah adat milik Enet Karmah, batas tanah adat milik Dahlan serta batas tanah adat milik Sudir.
Dia menilai, bidang Cipta Karya sebagai pihak pemerintah dianggap sudah bertindak gegabah, sebab bisa menyetujui sebuah proyek yang dibangun di tanah orang tanpa izin dari pemiliknya.
Dirinya merasa sakit hati, ketika pulang ke Banjar dan melihat tanahnya di Jajawar sudah ada bangunan saluran air dengan ukuran cukup lebar dan memanjang, hingga memotong sebagian tanah miliknya.
Menurut dia, dua bulan sebelum proyek itu dibangun, dirinya pulang ke Indonesia, ke Banjar. Tapi waktu itu tidak ada orang desa atau pihak Cipta Karya yang minta izin, atau memberi tahu mengenai rencana pembangunan tersebut. Bahkan, ke pihak keluarganya yang di Jajawar juga tidak ada permintaan izin, atau titip pesan untuk dirinya.
“Setelah enam bulan, saya pulang lagi ke Indonesia. Saat jalan-jalan sore ke Jajawar, kaget melihat di tanah saya ada selokan yang sudah dibangun. Kemudian bertanya ke mang Talma, tetangga di sana. Siapa yang izinkan pembangunan selokan. Katanya yang bangun desa, ko desa tidak izin dulu, ko Cipta Karya gegabah, harusnya langsung ngecek, minta nomor telepon yang punya tanah, tanyakan benar mengizinkan atau tidak,” tuturnya.
Kata Netty, tidak mungkin proyek itu direalisasi kalau tidak ada tanda tangan sebagai bukti diizinkan oleh pemilik tanah. Selanjutnya Netty mendatangi kantor desa guna mencari tahu siapa yang sudah memberikan izin.
Saat itu, dia menduga tanda tangannya dipalsukan. Namun, ketika dicek ke desa bukti-bukti itu tidak ada. Menurutnya, mungkin saja bukti-bukti tertulisnya sudah dihilangkeun. Netty mengatakan, waktu itu kadesnya dijabat oleh Pjs.
Lebih lanjut Netty mempertanyakan permasalahan tersebut sudah tiga tahun, namun hingga kini belum juga ada itikad baik dari pihak-pihak terkait. Saat itu Walikota Banjar, ketika masih dijabat DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., sudah mengintruksikan pihak-pihak terkait untuk segera membereskan.
“Bukan apa-apa saya mempermasalahkan hal itu, ada pribahasa kalau kata orang Sunda mipit kudu amit ngala kudu menta. Jangan main bangun saja, tanah ini beli, dipajakan tiap tahun,” kesalnya.
Demi kepentingan umum, Netty pasti memberikan dengan ikhlas, asal izin dulu. Seperti halnya, saat ada program ABRI Masuk Desa di Jajawar, dia memberikan tanah miliknya yang lokasinya berada di dekat mesjid untuk jalan. Begitu pula waktu desa meminta izin untuk proyek pembangunan sumur artesis. (Eva Latifah/Koran-HR)
