Kamis, Agustus 11, 2022
BerandaBerita CiamisBupati: BPMPD Dibentuk, Keseriusan Pemkab Ciamis Bina Pemerintahan Desa

Bupati: BPMPD Dibentuk, Keseriusan Pemkab Ciamis Bina Pemerintahan Desa

Acara pelantikan dan sumpah jabatan rotasi dan promosi pejabat eselon II, III, IV, VI, kepala sekolah dan guru di Lingkungan Pemkab Ciamis yang digelar, di halaman Pendopo Ciamis, Senin (06/01/2015). Foto: Heri Herdianto/HR

Bupati BPMPD Dibentuk, Keseriusan Pemkab Ciamis Bina Pemdes

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Pemkab Ciamis membentuk satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sekaligus melantik para pejabatnya di awal tahun 2015 ini. OPD baru tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah (BPMPD) yang nantinya khusus menangani urusan pemerintahan dan keuangan desa.

Untuk posisi Kepala BPMPD, diisi oleh Drs. Lili Romli. Dipilihnya Lili sebagai kepala badan tersebut, setelah Pemkab Ciamis menggelar lelang jabatan. Selain Kepala BPMPD, pada lelang jabatan itu pun dibuka juga lowongan untuk mengisi jabatan Staf Ahli Bidang Pembangunan. Max Sopwan terpilih untuk mengisi jabatan tersebut.

Acara pelantikan dan sumpah jabatan 2 pejabat hasil lelang jabatan ini berbarengan dengan rotasi dan promosi pejabat eselon III, IV, VI, kepala sekolah dan guru di Lingkungan Pemkab Ciamis yang digelar, di halaman Pendopo Ciamis, Senin (06/01/2015).

Sementara Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) H. Dondon Rudiana, ikut juga dilantik, karena nomenklatur OPD ini berubah setelah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa jadi terpisah dan membentuk badan sendiri.

Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin, mengatakan, dibentuknya OPD BPMPD merupakan sebagai konsekuensi menyusul lahirnya Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Langkah membentuk OPD ini pun sebagai bukti keseriusan Pemkab Ciamis dalam menangani dan membina pemerintahan desa. Hal itu agar tujuan dari UU Desa, yakni untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bisa tercapai di Kabupaten Ciamis,” ucapnya, usai acara pelantikan.

Iing juga mengatakan dalam proses lelang jabatan yang menghasilkan dua pejabat baru sudah ditempuh secara normatif dan prosedural. Bahkan, sebelum menetapkan pejabat terpilih, pihak terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada gubernur.

“Jadi, proses lelang jabatan ini prosesnya tidak hanya di daerah, namun melibatkan juga pemerintahan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Iing juga mengatakan, untuk kantor BPMPD, akan mengisi gedung kantor eks Dinas Kelautan dan perikanan yang berada di Jalan Rumah Sakit. “Kedepan kantor tersebut akan disempurnakan lagi dari segi sarana dan prasarannya. Hal itu agar pegawai lebih nyaman lagi dalam bekerja,” ujarnya.

Terkait personil BPMPD, lanjut Iing, akan mengambil dari staf yang semula berada di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritahan Desa, selain akan menambah personil dari OPD lain. (Her/R2/HR-Online)