Sabtu, Juni 25, 2022
BerandaBerita BanjarDi Banjar, Desa Terima ADD Rp. 3,2 M & Kelurahan Rp. 2...

Di Banjar, Desa Terima ADD Rp. 3,2 M & Kelurahan Rp. 2 M

Foto: Ilustrasi net/Ist.

Foto: Ilustrasi net/Ist.
Foto: Ilustrasi net/Ist.

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, maka kedudukan desa saat ini memegang peranan sangat penting. Karena, orientasi pembangunan berada di desa, sehingga mindset perangkat di desa pun harus dirubah.

Kepala Bidang Penelitian, Statistik dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar, Dra. Sri Astuti, mengatakan, sebelum diterbitkannya UU Desa Tahun 2014, Pemkot Banjar membangun desa dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD teknis terkait.

Namun, sekarang dengan adanya slogan “Desa Membangun,” maka pemerintah kota memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) 100 persen, artinya lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal itu merupakan konsekwensi dari UU tersebut.

“Setiap desa pada tahun 2015 ini akan menerima ADD sebesar 2,2 miliar rupiah sampai 3,2 miliar rupiah. Kami berharap, dengan dana yang cukup besar, tingkat kesejahteraan masyarakat di desa pun bisa lebih meningkat,” katanya.

Demikian pula bagi masyarakat di kelurahan tidak perlu khawatir. Pasalnya, Pemkot Banjar telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur di setiap kelurahan sebesar Rp.2 miliar.

Sama halnya seperti di desa, peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kelurahan pun akan lebih dioptimalkan. Dimana LPM berfungsi sebagai mitra dari OPD teknis terkait dalam hal sosialisasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing.

Sehubungan dengan hal itu, dalam pengelolaan pembangunan yang diawali dari proses perencanaan, diupayakan harus melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan (stakeholder), dan tidak semata-mata subyektivitas pemerintah.

“Kami mengharapkan, perencanaan pembangunan lebih aspiratif dan partisipatif, memunculkan produk perencanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan objektif Kota Banjar, serta terwujudnya paradigma clean and good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,” harap Sri. (Nanang S/Koran-HR)

- Advertisment -