Selasa, Agustus 9, 2022
BerandaBerita BanjarMenginjak Usia 12 Tahun, Nomor Rumah di Banjar Masih Berlogo Ciamis

Menginjak Usia 12 Tahun, Nomor Rumah di Banjar Masih Berlogo Ciamis

Hingga memasuki usia 12 tahun, nomor rumah di Kota Banjar masih berlogo Kabupaten Ciamis. Foto: Hermanto/HR.

Hingga memasuki usia 12 tahun, nomor rumah di Kota Banjar masih berlogo Kabupaten Ciamis. Foto: Hermanto/HR.
Hingga memasuki usia 12 tahun, nomor rumah di Kota Banjar masih berlogo Kabupaten Ciamis. Foto: Hermanto/HR.

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Menginjak usianya yang ke 12 tahun, penomeran rumah atau bangunan lainnya di Kota Banjar masih menggunakan nomor semasa Pemerintahan Kabupaten Ciamis. Masalah tersebut seakan dianggap sepele oleh pihak Pemkot Banjar.

Padahal, persoalan penomoran rumah sebenarnya sudah “riweuh” semenjak Kota Banjar berpisah dengan induknya, yaitu Kabupaten Ciamis. Pasalnya, nomor rumah merupakan hal penting untuk memudahkan pencarian alamat seseorang.

Selain itu, juga menjadi salah satu data yang dapat terukur guna mengetahui berapa jumlah rumah maupun bangunan yang terdapat di setiap wilayah Kota Banjar. Sehingga, hal ini dapat memudahkan dalam pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ketua Yayasan Bina Putera Banjar, Tri Pamudji, mengatakan, di Kota Banjar masih banyak bidang-bidang yang terseok karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Pemkot Banjar masih terbuai dengan selalu memperhatikan bidang infrastruktur, seperti contoh pembangunan Sport Centre di Langensari yang menelan biaya puluhan milyar rupiah.

Sedangkan, di bidang kependudukan, penguatan ekonomi masyarakat serta pertanian masih kurang diperhatikan. Di bidang kependudukan sebagai contoh adalah penomoran rumah atau bangunan.

“Kalau kita lihat nomor rumah atau bangunan yang ada di Kota Banjar, pasti yang terlihat masih berlogo Kabupaten Ciamis. Hal ini tentunya sangat ironis dengan pertumbuhan infrastruktur yang begitu pesat di Kota Banjar ini,” ujarnya, kepada HR, Selasa (13/01/2015).

Menurut Tri, Pemkot Banjar tentunya harus bisa memilah dan memilih, terutama di dalam memprioritaskan program-program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan berdampak pula sebagai penunjang program lainnya.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua PMII Kota Banjar, Wahidan. Dia mengatakan, selama ini Pemkot Banjar mengabaikan soal penomoran rumah dan bangunan. Padahal, nomor rumah dan bangunan merupakan identitas dan domisili warga.

Sementara itu, Ketua ormas Geram, Deni Mulyadi, juga angkat bicara. Menurut dia, penomoran rumah atau bangunan adalah suatu kegiatan pokok yang sangat besar manfaatnya, dan sebagai penunjang suksesnya kegiatan-kegiatan lain.

Dengan dilaksanakannya program penomoran rumah atau bangunan secara baik dan benar, maka minimal ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh pemerintah kota. Seperti didapatkannya data rumah secara falid, kemudian dapat diklarifikasikan sesuai kebutuhan program yang terkait.

“Dalam penentuan target PBB sangat terbantu apabila ada data rumah atau bangunan yang falid. Hal ini tentunya akan memperlancar target PAD dari sektor pajak yang notabene bahwa penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan dari RSUD Kota Banjar,” tutur Deni.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Banjar, drg. H. Darmadji Prawirasetya, mengatakan bahwa, mengerjakan penomoran rumah dan bangunan lainnya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Membuat penomoran rumah atau bangunan tidak sesederhana itu, ini perlu pemetaan dulu, dan didata berapa jumlah rumah atau bangunan yang ada di Kota Banjar,” ujarnya, saat ditemui HR di ruang kerjanya.

Darmadji menambahkan, Perda tentang penomoran rumah dan bangunan di Kota Banjar sudah dibuat. Di tahun 2015 ini, pihak pemerintah tengah mempersiapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan pelaksanaannya akan dimulai di tahun 2016. (Hermanto/Koran-HR)