Minggu, Juni 26, 2022
BerandaBerita PangandaranIni Permasalahan yang Disorot DPRD Pangandaran Terkait Rotasi dan Mutasi Jabatan

Ini Permasalahan yang Disorot DPRD Pangandaran Terkait Rotasi dan Mutasi Jabatan

Penjabat Bupati Pangandaran, saat melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pangandaran pada rotasi dan mutasi jabatan yang digelar beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi HR

Ini Permasalahan yang Disorot DPRD Pangandaran Terkait Rotasi dan Mutasi Jabatan

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran, Drs. Jajang Mustofa, mengungkapkan, pihaknya mengamati banyak jabatan di lingkungan Pemkab Pangandaran yang diduduki oleh pejabat bukan ahli di bidangnya. Dia mencontohkan, seorang pejabat yang memiliki sertifikasi auditor, malah dipindahkan dari inspektorat ke OPD lain. Terlebih, posisi di Inspektorat itu digantikan oleh pejabat yang tidak memiliki sertifikasi auditor.

“Ini kan aneh sekali. Kami melihat dalam hal ini ada kepatutan yang dilanggar,” tegasnya, ketika dihubungi Koran HR, Selasa (17/02/2015) lalu. [Baca juga: Polemik Mutasi dan Rotasi Jabatan, DPRD Pangandaran Wacanakan Interpelasi]

Selain itu, lanjut Jajang, ada pejabat di Pemkab Pangandaran yang terlalu cepat naik eselon. Dan dalam setiap mutasi dan rotasi jabatan, pasti pejabat tersebut ikut dilantik dan menempati jabatan strategis. “Memang kewenangan merotasi dan memutasi pejabat sepenuhnya hak preogratif Penjabat Bupati. Tetapi, hal itu tentunya harus berpedoman pada aturan dan kepatutan. Artinya, tidak bisa senaknya,” kata politisi Golkar ini.

Sementara terkait isu praktek jual beli jabatan, Jajang mengatakan, seluruh anggota Baperjakat yang hadir mengelak dan malah meminta untuk dibuktikan apabila praktek tersebut benar adanya. [Baca juga: Ini Alasan DPRD Berencana Menginterpelasi Pj. Bupati Pangandaran]

“Kita juga akan mengorek dan mempertanyakan terkait isu jual beli jabatan pada mutasi dan rotasi yang sempat ramai menjadi perbincangan publik. Intinya, kita akan meluruskan seluruh permasalahan yang terjadi, agar kedepan masalah seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah ada indikasi pelanggaran aturan pada mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Pangandaran, Jajang mengatakan, apabila merujuk kepada UU Aparatur Sipl Negera (ASN), memang ada aturan yang dilabrak, diantaranya terlalu cepatnya dalam merotasi dan memutasikan pejabat.

“Dalam UU ASN, pejabat yang bisa naik eselon, itu harus menempati jabatan di tingkatan eselon sebelumnya selama 2 tahun. Tetapi, di Pemkab Pangandaran aturan itu tidak dipakai, karena Baperjakat beralasan bahwa peraturan pemerintah (PP) yang menjabarkan hal itu belum diterbitkan. Selain itu, karena alasan minimnya SDM di Pemkab Pangandaran,” katanya.

Meski demikian, lanjut Jajang, pihaknya tetap akan mengkaji apakah aturan itu bisa diabaikan karena alasan belum terbitnya PP yang menjabarkan UU ASN belum terbit. “Seluruh permasalahan yang muncul akan kita kaji segera,” tegasnya. (Mad/Koran-HR)

- Advertisment -