Sabtu, Juni 25, 2022
BerandaBerita PangandaranPolemik Mutasi dan Rotasi Jabatan, DPRD Pangandaran Wacanakan Interpelasi

Polemik Mutasi dan Rotasi Jabatan, DPRD Pangandaran Wacanakan Interpelasi

Ilustrasi jabatan. Foto: Ist/Net

Polemik Mutasi dan Rotasi Jabatan, DPRD Pangandaran Wacanakan Interpelasi

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

DPRD Pangandaran mewacanakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mengorek dugaan pelanggaran aturan dan kepatutan pada mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Pangandaran yang kini berujung polemik.

Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, SPd, M.Pd, mengungkapkan, setelah Komisi I DPRD mengundang Baperjakat Pemkab Pangandaran, Selasa (17/02/2015) lalu, untuk dimintai klarifikasi terkait polemik yang terjadi pada mutasi dan rotasi pejabat, muncul inisiatif dari beberapa anggota DPRD Pangandaran untuk menggunakan hak interpelasi.

“Karena saat Komisi I DPRD meminta klarifikasi kepada Baperjakat, banyak jawaban yang tidak memuaskan. Baperjakat seolah banyak tidak tahu dan semuanya mengarah ke Penjabat Bupati sebagai pengambil keputusan tertinggi. Dengan begitu, beberapa anggota DPRD mengusulkan untuk memanggil Penjabat Bupati melalui hak interplasi,” ujarnya, saat dihubungi Koran HR, Selasa (17/02/2015) lalu.

Iwan menambahkan, dirinya sebagai pimpinan DPRD hanya menampung usulan dari anggota. Menurutnya, apabila ada 5 anggota DPRD Pangandaran yang tergabung dalam dua fraksi mengusulkan hak interplasi, maka secara aturan dalam Tatib DPRD, usulan tersebut layak untuk dibawa ke Paripurna.

“Nanti dalam Paripurna minimalnya harus dihadiri oleh setengah jumlah anggota DPRD. Dan keputusannya harus disetujui oleh setengah anggota DPRD yang hadir pada Paripurna tersebut,” ujarnya.

Iwan mengatakan, dirinya sebagai unsur pimpinan, akan menyerahkan sepenuhnya pada hasil paripurna nanti apabila ada 5 anggota DPRD Pangandaran yang terdiri dari 2 fraksi atau lebih mengajukan usulan hak interplasi. “Kita tunggu saja perkembangan kedepan seperti apa. Hanya, secara lisan sudah ada beberapa anggota DPRD Pangandaran yang menyampaikan akan mengusulkan hak interplasi,” terangnya.

Bahkan, kata Iwan, ada beberapa anggota DPRD Pangandaran yang langsung meminta mengusulkan hak angket untuk meluruskan polemik pada mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Pangandaran.

“Hanya, untuk hak angket terlalu jauh. Kalau menurut pendapat saya, lebih baik usulkan dulu hak interplasi. Kalau nanti dari hasil hak interplasi ditemukan ada dugaan pelanggaran aturan hukum yang dilakukan Penjabat Bupati, baru bisa melangkah mengusulkan hak angket,” ungkapnya. (Mad/Koran-HR)

- Advertisment -