Kamis, Juni 30, 2022
BerandaBerita PangandaranSengkarut Pengelolaan Hutan dan Pertanahan di Harumandala Cigugur Pangandaran

Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Pertanahan di Harumandala Cigugur Pangandaran

Peta udara kawasan hutan Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Foto: Ist/mypangandaran

Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Pertanahan di Harumandala Cigugur Pangandaran

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Kantor Setda Kabupaten Pangandaran, belum lama ini, didatangi puluhan masyarakat Kecamatan Cigugur. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan masalah tumpang tindih pengelolaan hutan dan pertanahan di Desa Harumandala yang belum jelas status pengelolaannya.

Pasalnya, pihak perhutani masih menggunakan regulasi atau aturan yang lama, padahal MK sudah mengeluarkan aturan nomor 45 tahun 2011 tentang Pengelolaan Satu Kawasan Hutan harus ada SK pengukuhan dan penetapan kawasan hutan, bukan hanya SK penunjukan dari Kementrian Kehutanan.

Arif Budiman, dari SPP (Serikat Petani Pasudan), mengatakan, pihak pemerintah, dalam hal ini Perhutani dan petani, harus mengikuti perkembangan regulasi pemerintah pusat. Sebab, regulasi yang baru selalu ada walaupun di daerah berbeda. Itu terbukti dengan adanya putusan MK No.45 tahun 2011 tentang pengelolaan satu kawasan hutan harus menggunakan SK pengukuhan dan penetapan kawasan hutan.

“Dari pertemuan ini saya masih kecewa, karena pemerintah memahaminya masih menggunakan regulasi yang lama, bukan memakai aturan terbaru. Padahal MK sudah mengeluarkan Putusan MK 45/PUU-IX/2011 mengenai tata cara pengukuhan kawasan hutan. Apakah mereka tidak tahu atau menutup-nutupi regulasi yang baru tersebut,” ungkap Arif, kepada HR, usai audien dengan Pemda di Aula Setda, Jum’at (30/01/2015).

Andang Nusa Putra, tokoh pemuda asal Kecamatan Cigugur, mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemda Pangandaran harus betul-betul mengkaji hal ini agar keputusan yang diambil tidak merugikan, khususnya bagi masyarakat Desa Harumandala.

Pasalnya, sebelum Perhutani resmi didirikan sebagai BUMN Kehutanan oleh Negara, warga Harumandala sudah hidup di daerah tersebut dan mengelola wilayahnya. Hal itu berdasarkan putusan MK 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat/ulayat bukan lagi hutan negara. (Mad/Koran-HR)

- Advertisment -