Minggu, Agustus 7, 2022
BerandaBerita PangandaranEndjang Tegaskan, Pangandaran Perlu Perda PBB-P2 dan BPHTB

Endjang Tegaskan, Pangandaran Perlu Perda PBB-P2 dan BPHTB

Photo ilustrasi.

PBB

 

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Implementasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan–Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sepenuhnya dilimpahkan ke daerah menjadi pajak daerah.

Pemerintah desa sebagai tugas pembantuan dalam mengurus PBB-PP2 serta PPHTB, ditetapkan bagi hasilnya minimal 20 persen. Hal itu dikatakan Penjabat Bupati Pangandaran, DR. H. Endjang Naffandy, M.Si., Rabu pekan lalu, saat meresmikan Gedung Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Pangandaran, serta pendistribusian SPPT tahun 2015.

Dirinya menghimbau untuk bersama-sama mengamankan dari adanya upaya-upaya merubah secara sepihak mengenai wacana penghapusan PBB-P2, sehingga perlu dikaji mendalam secara komprehensip.

Sedangkan di sisi lain, pemerintah daerah melakukan persiapan yang dibutuhkan guna menata dan mengatur berbagai regulasi yang diperlukan. Sementara di pihak lainnya, tanpa ada sosialisasi dan komunikasi terlebih dahulu memberikan wacana yang kontroversial yang menimbulkan kesalahfahaman dan polemik di Masyarakat.

“Ini yang perlu kita sikapi bersama untuk mengamankan kebijakan dalam rangka persiapan pembangunan yang kita butuhkan di daerah,” jelas Endjang.

Dia juga menyebutkan, Peraturan daerah (Perda) yang mengatur PBB-P2 dan BPHTB, mutlak diperlukan, karena saat ini masih menggunakan Perda Kabupaten Ciamis. Dengan terbentuknya DPRD Kabupaten Pangandaran, hendaknya segera dilakukan pembahasan mengenai itu.

Pasalnya, di Pangandaran masih sangat potensial kalau dikelola secara baik dan profesional. Karena, pemerintah desa bukan lagi mendapatkan minimal 10 persen dari bagi hasil tersebut, melainkan akan ditetapkan sebesar 20 persen.

“Pemerintah desa bukan lagi sebagai tugas pembantuan dalam mengatur PBB-P2 dan BPHTB, tetapi sudah menjadi kewajiban,” tegas Endjang. (Madlani/R3/HR-Online)